Ilustrasi Kode QRIS. (FotoL Liputan6)
Ilustrasi Kode QRIS. (FotoL Liputan6)

Jakarta, MNEWS.co.id – Bank Indonesia saat ini terus memperluas Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS) pada sistem pembayaran pelaku usaha (merchant) skala usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Ricky Satria, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI mengatakan, pengembangan fitur QRIS membutuhkan ekosistem pengguna dan merchant, sehingga nanti semua merchant disentralisasi serta memiliki nomor ID merchant secara nasional.

Pendekatan registrasi merchant secara terpusat ini diharapkan dapat mendorong perluasan akseptansi serta interkoneksi QRIS. Ricky menuturkan sosialisasi kepada merchant UMKM terus dilakukan bank sentral bersama dengan penyedia jasa sistem pembayaran, baik bank maupun non bank.

Ricky melanjutkan penggunaan transaksi non tunai QRIS juga memberikan benefit bagi merchant UMKM yang ingin membangun portofolio keuangan bisnisnya untuk kemudahan mendapatkan pinjaman di kemudian hari. Adapun hingga akhir Januari, Bank Indonesia mencatat total lebih dari 2,4 juta merchant telah terdaftar dalam QRIS. 

Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Handayani berujar dalam upaya perluasan pemanfaatan QRIS untuk inklusi keuangan mitra dan ulta mikro, perseroan memanfaatkan jaringan 9 ribu kantor cabang dan lebih dari 420 ribu agen yang dimiliki.

“Adopsi pembayaran menggunakan QR sangat dibutuhkan ketika bicara transaksi dengan small ticket size, ini juga bisa menjawab tren masa depan untuk mendukung pola transaksi generasi milenial,” ujarnya. 

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan BRI, saat ini terdapat lebih dari 2,5 juta pedagang eceran dan lebih dari 115 ribu pedagang grosir yang berada di Indonesia. 

Tak hanya itu, menurut Handayani penyedia jasa sistem pembayaran juga menyasar adopsi QRIS untuk transaksi lintas negara (cross border), sebagai upaya mendukung aktivitas pariwisata domestik.

“Kita saat ini memiliki 10 destinasi wisata unggulan Bali baru, di dalamnya sangat dibutuhkan kemudahan pembayaran yang terstandarisasi untuk menggerakkan kegiatan perekonomian seperti penjualan souvenir, restoran, dan penginapan,” katanya.

Budi Gandasoebrata, Wakil Ketua Umum III Asosiasi Fintech Indonesia mengungkapkan tantangan dalam implementasi QRIS didominasi oleh mekanisme operasional.

“Lebih kepada sosialisasi kemudian mekanisme refund ketika ada kelebihan transaksi dan dispute,” ujarnya.

Berikutnya adalah mengubah paradigma merchant UMKM yang selama ini terbiasa mengelola dana tunai atau cash. 

1 COMMENT