Jakarta, MNEWS.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah pusat dan daerah bergerak bersama dalam mencegah meluasnya dampak penyebaran pandemi Covid-19 termasuk upaya memulihkan perekonomian nasional.
“Dalam pembahasan tadi disepakati bahwa bisa menyeimbangkan antara kegiatan yang terkait dengan pencegahan penyebaran Covid dan juga tentu mempertimbangkan terkait dengan pemulihan perekonomian,” katanya.
Airlangga yang juga bertindak sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 mengungkapkan bahwa rakor tersebut menyepakati untuk menyeimbangkan kegiatan pencegahan penyebaran covid-19 dengan mempertimbangkan pemulihan perekonomian nasional.
Dalam penanganan covid-19 hingga saat ini, secara keseluruhan yang sembuh sebanyak 71,5 persen dan case fatality rate sebesar 4,1 persen. Di DKI Jakarta sendiri tingkat kesembuhannya telah mencapai rasio sebesar 75,2 persen.
Aktivitas perkantoran dan sektor produktif akan tetap berjalan meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memperketat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah meluasnya penyebaran pandemi covid-19
“Kegiatan-kegiatan produktif tentunya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, dan pemerintah terus mendorong bahwa sektor-sektor produktif tetap berjalan dan menjaga protokol Covid-19,” ucapnya.
Airlangga sekaligus menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong kampanye menjaga jarak (social distancing) dan menghindari kerumunan. Termasuk dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
Untuk aktivitas kantor-kantor pemerintahan, juga akan tetap berjalan seperti biasa. Hal ini sesuai dengan peraturan yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Pemerintah mengatur antara Work from Home (WfH) dan Work from Office (WfO). Tentunya untuk pekerja kantoran dipersiapkan flexible working, ada yang kerja di rumah dan ada yang bekerja di kantor, persentasenya akan ditentukan,” kata Airlangga.
Di sisi lain pemerintah juga akan menggelar operasi yustisi di lingkungan masyarakat. Langkah ini sebagai upaya pemerintah menegakkan pengawasan terhadap kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
