Jakarta, MNEWS.co.id – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menekankan pentingnya pengetahuan dan penerapan keamanan pangan bagi pelaku usaha mikro agar usaha mereka bisa mendapatkan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) untuk meningkatkan citra produk dan skala usaha mereka.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Eddy Satriya mengatakan, Kemenkop UKM menggelar Rapat Konsultasi Pendaftaran Sertifikasi Produk Bagi Usaha berupa Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan Penyelenggaraan Fasilitasi Usaha Mikro pada Area Infrastruktur Publik Bali.
Kegiatan itu digelar sebagai bagian dari keterlibatan UMKM pada acara Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali yang diharapkan dapat menjadi momentum kebangkitan pelaku UMKM khususnya di Provinsi Bali yang selama ini sangat terdampak pandemi COVID-19.
Bali menjadi tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang merupakan forum multi pemangku kepentingan yang diinisiasi oleh PBB dalam Penanggulangan Risiko Bencana (PRB). Acara ini akan berlangsung pada 23 hingga 28 Mei 2022.
GPDRR 2022 dilaksanakan di Nusa Dua Bali dan diharapkan menghadirkan sekitar 4.000 hingga 5.000 peserta dari 193 negara.
“Momentum ini juga harus dioptimalkan dalam menciptakan peluang usaha bagi UMKM dan lapangan kerja yang lebih luas, serta wujud dari kepulihan dan kebangkitan ekonomi tidak hanya secara nasional tapi juga global,” kata Eddy.
Eddy mengatakan, dalam acara ini para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) berkesempatan untuk mendapatkan fasilitasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) sebagai salah satu syarat pemenuhan komitmen untuk mendapatkan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) yang saat ini dapat diterbitkan melalui OSS.
“Hal ini tentunya berdampak pada tingginya permintaan sertifikasi PKP oleh UMK, mengingat 99 persen pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM. Untuk itu, kegiatan ini diharapkan dapat membantu pelaku UMK maupun pemerintah daerah dalam pemenuhan komitmen SPP-IRT sehingga semakin banyak pelaku UMK bertransformasi dari informal ke formal,” kata Eddy.
Selain itu, Kemenkop UKM juga telah membentuk Garda Transfumi di wilayah Bali yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMK untuk mendapatkan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Di tahun 2022, secara nasional telah berhasil diterbitkan lebih dari 19 ribu NIB oleh relawan Garda Transfumi.
Eddy menilai bahwa salah satu bentuk konkret manfaat memiliki izin usaha dan sertifikasi produk adalah dapat diikutsertakan pada kegiatan fasilitasi promosi pada insfrastruktur publik.
Sesuai amanat PP Nomor 7 Tahun 2021, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, maupun pihak swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMK paling sedikit 30 persen dari total luas lahan pada area infrastruktur.
“Sebagai wujud implementasi regulasi tersebut, KemenKopUKM telah memfasilitasi penyelenggaraan promosi bagi usaha mikro di empat wilayah di Indonesia, yaitu event MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Gernas BBI di Harbour Bay Batam Kepulauan Riau, Showcase Ramadhan di Stasiun Bandung Jawa Barat, dan dukungan GPDRR 2022 di Kuta Bali,” kata Eddy.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, I Wayan Ekadinase menambahkan, bahwa saat ini pelaku UMKM sangat menggeliat dan dengan acara seperti ini, sosialisasi terkait SPP-IRT dapat dilakukan dengan lebih efektif.
“Kami mengapresiasi kegiatan dan program ini, semoga kegiatan ini terus berlanjut dan mampu membangkitkan pelaku usaha mikro kita di Bali. Semoga kegiatan ini juga dapat meningkatkan penghasilan pelaku UMKM,” kata Ekadinase.
