Jakarta, MNEWS.co.id – Komitmen Presiden Joko Widodo dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak berhenti pada pemberian kemudahan pengurusan izin usaha.
“Presiden juga mengamanatkan adanya integrasi kemudahan pengurusan izin usaha dengan program-program pemberdayaan,” ujar tenaga ahli Kantor Staf Presiden, Abertein E. Pirade dalam siaran pers di Jakarta beberapa waktu yang lalu.
Ia menekankan arahan Presiden untuk meningkatkan kemudahan izin berusaha atau berinvestasi melalui Online SIngle Submission (OSS) saat ini benar-benar terwujud, yang dibuktikan oleh capaian penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 1,6 juta; terhitung sejak Agustus 2021 hingga awal Agustus 2022.
“Dari jumlah itu, 98 persen NIB diterbitkan untuk pelaku usaha mikro dan kecil, sementara dua persen NIB untuk usaha menengah,” jelasnya.
Menurut Albertein, bagi usaha mikro dan kecil dengan tingkat risiko rendah, NIB merupakan bentuk perizinan tungaal. Artinya, NIB berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia, dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal.
“NIB juga bisa diagunkan untuk Kredit Usaha Rakyat dan berbagai fasilitas dari pemerintah terkait program-program pemberdauaan. Ini yang harus disadari oleh pelaku UMKM. Jadi jangan ditunda-tunda lagi urus NIB,” tegasnya.
Sejak diluncurkan pada 9 Agustus 2021, Kantor Staf Presiden secara aktif telah melakukan pengawasan pelaksanaan Sistem OSS secara terintegrasi dan terkoordinasi bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
Alberteine menyebut, pada 2021 dan 2022, KSP bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian PUPR, dan pemerintah daerah dalam melakukan uji petik Sistem OSS Berbasis Risiko di berbagai kota untuk mendapatkan masukan terkait implementasinya.
Selain itu, KSP bersama Kemenkop Perekonomian dan Kementerian Koperasi juga mengawal penyaluran KUR baik dari sisi penegakan regulasi maupun mendorong pembentukan klaster-klaster UKM.
“Saat ini KSP juga terlibat dalam program sertifikasi halal yang dilakukan BPJPH pada 2022, terkait data pelaku UMKM yang sudah siap mendapatkan sertifikasi halal,” ujar Pirade.
