Jakarta, MNEWS.co.id – Sektor kelautan dan perikanan diharapkan bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di saat pandemi. Selain masyarakat masih membutuhkan hasil kelautan dan perikanan, potensi ekspor dari sektor tersebut sangat besar.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha. Sinergi dengan pelaku usaha yang dilakukan KKP ini mendapat apresiasi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Beberapa indikator menjadi catatan penting dari dunia usaha untuk kinerja pemerintah di sektor kelautan dan perikanan sepanjang semester I/2020 ini. “Sinergi program pemerintah dan dunia usaha selama ini sangat baik. Pemerintah cukup terbuka dengan usulan-usulan dari pelaku usaha, bahkan mau mendengar suara nelayan dan mau mengoordinasi berbagai kepentingan di sektor ini,” ungkap Yugi Prayanto, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan.
Dalam perikanan budi daya, pemerintah dinilai cukup jeli membangun kerja sama dengan pihak swasta untuk melakukan observasi dan eksploitasi budi daya yang potensinya demikian besar sehingga menjadi salah satu program prioritas.
Tidak hanya perikanan tangkap, perikanan budi daya sangat menjanjikan untuk menopang kinerja ekspor. “Udang, tuna, tongkol, cakalang, cumi sotong, gurita, rajungan, kepiting, dan rumput laut adalah komoditas yang ideal”, katanya.
Kadin berharap, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi ujung tombak perekonomian nasional dalam masa pemulihan pasca-Covid-19. “Selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berlangsung, aktivitas produksi perikanan tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan ekspornya cukup baik,” kata Yugi.
Meningkatnya produktivitas perikanan dan peningkatan ekspor itu merupakan andil dari adanya dukungan regulasi. Kadin menilai KKP berhasil melakukan gebrakan melalui reformasi perizinan dengan efektifnya Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (Silat) berbasis online. Sistem yang dikelola Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT) ini mampu memangkas pengurusan izin dari 14 hari menjadi satu jam saja.
Nantinya, sektor perikanan dan kelautan sangat membutuhkan pemulihan jaringan logistik untuk penyerapan hasil produksi yang lebih cepat dan menekan biaya logistik yang masih relatif tinggi.
Sementara itu, Ketua Kadin Aceh Makmur Budiman mengapresiasi kebijakan dan inovasi yang dilakukan KKP di bawah nakhoda Menteri Edhy Prabowo. Menurutnya KKP telah sukses melakukan penyederhanaan perizinan sehingga memudahkan para nelayan Aceh yang sebelumnya terkendala. “Dulu perizinan rumit, tapi sekarang tidak lagi,” tambah Edhy.
Dewan Kehormatan Kadin Nusa Tenggara Barat (NTB) Herry Prihatin mengatakan komunikasi dan sinergi yang terjalin antara KKP dan Kadin daerah turut menjadi andil dalam memajukan usaha di sektor perikanan, utamanya terkait budi daya dan tangkap serta polemik bibit lobster.
“Dengan terbitnya aturan Menteri KKP (Permen KP No 12 Tahun 2020) yang membolehkan bibit lobster untuk dibudidayakan dan diekspor kembali, hal ini menjadi titik tolak bangkitnya usaha bagi pembudi daya dan nelayan, seperti oase di tengah situasi sulit seperti saat pandemi korona sekarang ini,” kata Herry.
