Jakarta, MNEWS.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, setuju bahwa perusahaan teknologi finansial (fintech) lebih efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Oleh karena itu keduanya menilai bahwa regulator harus memahami lanskap dan ekosistem dalam industri tersebut.
Darmin memaparkan bahwa adopsi mengenai teknologi ini masih sangat masif untuk industri keuangan saat ini, terlihat dari masyarakat mengakses layanan keuangan. “Fintech lebih ampuh mendorong keuangan inklusif,” kata Darmin dalam pembukaan Indonesia Fintech Forum 2019 di Auditorium Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Salah satu contohnya adalah bank membantu penerimaan bantuan sosial (bansos) untuk membuka rekening. “Tapi sedikit sekali yang sebenarnya rekeningnya aktif. Pokoknya rekeningnya itu cuma ada saja. Inklusinya kurang dalam,” kata Darmin. Sementara fintech dapat menciptakan berbagai macam produk serta layanan keuangan, dan dengan hadirnya industri ini dapat mempercepat terwujudnya inklusi keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini perkembangan fintech di Indonesia sudah sangat pesat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Khususnya fintech pembayaran dan pinjaman (lending). Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa ada 113 fintech pinjaman yang terdaftar. Berdasarkan data BI, ada 58 fintech pembayaran yang berizin per Agustus 2019.
Perkembangan fintech saat ini, akan memberikan dampak baik terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Darmin mengatakan, pihaknya telah menangani penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Paling mudah untuk startup (fintech) masuk ke sana. Kemudian bisa diorganisasikan petani atau peternaknya dalam penyaluran KUR. Di sini tingkat survival-nya tinggi, daripada masuk ke bidang lain,” katanya.
Perry mengatakan bahwa fintech dapat meningkatkan inklusi keuangan Indonesia dan perlu bekerja sama dengan perbankan. Karena saat ini teknologi memberi perubahan dalam semua kegiatan ekonomi, dan membuat layanan keuangan menjadi lebih cepat dan mudah.
Pemerintah menargetkan jumlah penduduk yang memiliki akses layanan keuangan meningkat dari 49% menjadi 75% pada tahun 2019. Melalui jumlah tersebut, sebanyak 16% atau 35 juta orang di antaranya bisa dimanfaatkan dalam industri fintech.
Tercatat bahwa bank memiliki 38 ribu unit laku pandai (branchless banking) dengan 900 ribu agen, 104 ribu anjungan tunai mandiri (ATM), dan 500 ribu mesin Electronic Data Capture (EDC). Namun, dengan segala fasilitas itu, bank hanya bisa menjangkau 1,5 juta masyarakat yang belum terakses perbankan (unbanked). Sementara sebanyak 69% dari masyarakat unbanked mempunyai ponsel, sehingga mereka bisa menggunakan layanan fintech.
