Jakarta, MNEWS.co.id – Komisi XI DPR RI menyarankan agar penerapan cukai plastik oleh Pemerintah jangan sampai membebani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sehingga keberadaan usaha-usaha yang dilakukan masyarakat harus tetap bertahan ketika cukai plastik diterapkan. Pemerintah bahkan diminta untuk mencari sumber pendapatan lain yang lebih besar untuk meningkatkan penerimaan negara.
Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyatakan agar pemerintah menyiapkan peta jalan (roadmap) secara menyeluruh terkait potensi barang kena cukai lainnya, selain plastik. Dengan begitu, menurutnya, Pemerintah bisa memiliki landasan lebih kuat terhadap pengenaan cukai untuk barang-barang baru ke depan.
“Dari roadmap kita bisa lihat, barang mana yang punya potensi lebih besar. Mana yang dampaknya besar dan yang noise-nya juga bisa manageable saat dikenakan cukai,” tuturnya di Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Sehingga, menurutnya, penerimaan negara tidak saja ditambah melalui cukai plastik yang di dalamnya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ini harus menjadi perhatian dan pertimbangan lebih lanjut untuk pemerintah.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan yang meminta agar pemerintah mempertimbangkan dan memastikan bahwa kebijakan cukai yang dirancang tidak membebani industri UMKM.
Hingga kini, Komisi XI DPR RI masih akan terus menghimpun masukan dari seluruh pihak mengenai rencana pemerintah ini. Sehingga diharapkan hasil akhir dari keputusan ini dapat memuaskan semua pihak. Dalam waktu dekat, Komisi XI DPR RI akan melakukan rapat kembali dengan Ditjen Bea Cukai terkait isu ini.
