Jakarta, MNEWS.co.id – Kementerian Perdagangan mengakhiri tahun 2018 dengan berhasil merealisasikan mandat Presiden Joko Widodo. Mandat Presiden kepada Kemendag tersebut yaitu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok (bapok) serta mengutamakan penyerapan dalam negeri, meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan, serta membangun/merevitalisasi pasar rakyat.
“Kami bersyukur mampu menutup tahun 2018 dengan beberapa capaian Nawacita. Pada 2019 ini, Kemendag terus berkomitmen dan optimistis mampu merealisasikan mandat Presiden Joko Widodo untuk memperkuat perdagangan dalam negeri melalui stabilisasi harga dan revitalisasi pasar rakyat, serta meningkatkan ekspor,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada acara Konferensi Pers awal tahun 2019 di kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (10/1/2019).
Di sektor perdagangan dalam negeri, Kemendag berhasil menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, yang diindikasikan pada tingkat inflasi yang terkendali. Mendag Enggar mengungkapkan, inflasi kelompok bahan makanan tahunan (YoY) terutama selama bulan puasa dan Lebaran pada 2014—2018 cenderung turun, bahkan pada 2017 tingkat inflasi kelompok bahan makanan berada di bawah inflasi nasional.
Inflasi nasional 2018 sebesar 3,13 persen, masih di bawah target pemerintah sebesar 3,5 persen dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional tahun sebelumnya sebesar 3,61 persen. “Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, turut membantu capaian inflasi nasional yang masuk dalam target pemerintah,” lanjut Mendag Enggar.
Beberapa kebijakan telah diimplementasikan untuk meraih capaian tersebut yaitu penetapan harga acuan, penetapan harga eceran tertinggi (HET), penertiban pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok, serta penataan dan pembinaan gudang.
Kemendag juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha; memfasilitasi BUMN dan pelaku usaha; serta menugaskan Bulog dalam operasi pasar dan menjaga stok beberapa komoditas pangan. Eselon I Kemendag dan Satgas Pangan secara aktif melakukan pemantauan dan pengawasan bapok di seluruh wilayah Indonesia.
Perbaikan pasar sebagai sarana distribusi perdagangan juga terus dilakukan. Dari target revitalisasi 5.000 pasar rakyat tahun 2015—2019, sampai dengan tahun 2018 pemerintah telah membangun/merevitalisasi 4.211 pasar rakyat dan pada tahun 2019 direncanakan akan dibangun/direvitalisasi 1.037 pasar rakyat. Janji pemerintah untuk membangun/merevitalisasi 5.000 pasar rakyat hampir terpenuhi, bahkan proyeksi total jumlah pasar yang akan selesai dibangun/direvitalisasi selama 2015—2019 berjumlah 5.248 pasar.
Penguatan perdagangan dalam negeri juga terus diupayakan dengan meningkatkan iklim usaha kondusif dan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan serta transparansi perizinan bidang perdagangan dalam negeri yang dilayani secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejak tahun 2018, sejumlah 37 perizinan bidang perdagangan dalam negeri sudah terintegrasi melalui Sistem Online Single Submission (OSS).
“Ini menjadi bukti Pemerintah terus berkomitmen dan terus berupaya untuk menguatkan pasar dalam negeri dan juga terus berusaha menjaga harga bapokting tetap stabil,” tutup Enggar.
