Jakarta, MNEWS.co.id – Usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor usaha yang paling terdampak Pandemi Covid-19. Dalam kajian Asian Development Bank (ADB), sebanyak 50 persen dari 64 juta pelaku UMKM terancam gulung tikar.
Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan UKM Ari Anindya Hartika menjelaskan, persoalan yang dihadapi UMKM di masa pandemi seperti saat ini tidak hanya persoalan permodalan semata. Melainkan ada faktor lain seperti pemasaran atau penjualan, ketersediaan bahan baku, hingga persoalan logistik yang mahal.
Dari catatannya, UMKM yang mengalami penurunan penjualan mencapai 22,90 persen. Kemudian persoalan distribusi logistik dan ketersediaan bahan baku sebanyak 20,01 persen. Sedangkan isu permodalan dialami oleh sekitar 19,39 persen.
Sementara sektor yang paling terdampak yaitu pedagang besar dan eceran 40,92 persen, penyedia akomodasi dan makanan dan minuman 26,86 persen. Dan sektor pengolahan yang terdampak sebanyak 14,25 persen.
“Jadi persoalan lain yang utama itu masih ada beberapa pelaku UMKM yang bergantung bahan baku impor, sementara ongkos logistiknya mahal di saat yang sama terjadi penurunan daya beli masyarakat,” ujar Ari.
Untuk mengatasi berbagai persoalan UMKM itu, Kemenkop UKM memiliki beberapa program seperti pelatihan digitalisasi UMKM, penyediaan akses permodalan yang murah hingga dukungan pemasaran yang bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan fasilitas ini diharapkan pelaku UMKM bisa terlepas dari jerat persoalan yang dialami sehingga nantinya bisa naik kelas secara bertahap.
Ari mendorong agar pelaku UMKM memaksimalkan penggunaan media digital dalam pemasarannya. Sebab hingga saat ini baru sekitar 13 persen yang sudah melakukan digitalisasi dalam pengembangan dan pemasaran produk UMKM. Dengan digitalisasi juga akan tercipta efektifitas prodiksi hingga ke pengiriman.
“UMKM yang melek digital itu baru sekitar 13 persen, maka kita terus dorong mereka bisa masuk ke ranah digital sebab ini sebuah keniscayaan. Di masa pandemi seperti saat ini perilaku masyarakat beralih dan mengutamakan social distancing sehingga dalam melakukan kegiatan dan pemesanan menghindari kontak fisik. Jadi UMKM mau tidak mau suka tidak suka harus ikuti era digital, mereka harus go online,” tambahnya.
Sementara itu, Chief Commercial Officer SiCepat Ekspress, Imam Sedayu, menjelaskan bahwa pihaknya sangat komitmen untuk mendukung UMKM naik kelas dengan penyediaan layanan antar paket yang murah meriah.
Imam mengakui bahwa selama pandemi Covid-19 ini tren belanja online meningkat drastis yang pada akhirnya mendorong peningkatan jumlah paket antaran yang harus diselesaikan oleh perusahaan ekspedisi ini. Dalam sehari pihaknya bisa melayani hingga 900 ribu paket di mana rata-rata merupakan paket dari para UMKM.
Ia tidak memungkiri bahwa selama ini biaya logistik yang mahal menjadi persoalan bagi kebanyakan UMKM. Untuk itu tahun lalu pihaknya meluncurkan layanan HALU. Dengan biaya paket mulai Rp5.000, diharapkan UMKM bisa terbantu. Layanan ini menjamin pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia dengan rentang pengiriman paket sama dengan kelas reguler.
