MNEWS.co.id – Pemerintah berkomitmen dalam memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga harga barang kebutuhan pokok (bapok) di tingkat wajar agar masyarakat dapat menunaikan ibadah dengan tenang pada bulan puasa serta Idulfitri 2024.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, pada Rabu (13/3/2024).
Zulkifli mengungkapkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bekerja sama dengan dinas yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia terus memantau perkembangan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok secara daring dan harian melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).
Pemantauan ini dilaksanakan di lebih 600 pasar rakyat di 503 kabupaten/kota pada 38 provinsi seluruh Indonesia.
Pemantauan barang kebutuhan pokok di pasar rakyat tersebut menjadi indikasi awal kondisi stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok sehingga dapat dijadikan salah satu dasar dalam pengambilan keputusan untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi di level yang telah ditargetkan.
“Berdasarkan pantauan harga di SP2KP per 8 Maret 2024, terdapat beberapa komoditas yang perlu diwaspadai. Tercatat harga rata-rata nasional komoditas tertentumenunjukkan tren kenaikan atau telah di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan (HA), yakni beras, minyak goreng curah, telur ayam ras, dan cabai,” terang Zulkifli Hasan.
Terkait beras, Mendag Zulkifli kembali menjelaskan, El-Nino telah menyebabkan pergeseran musim panen sehingga pasokan ke pasar berkurang dan kebutuhan yang tetap menyebabkan harga beras meningkat.
Tingginya harga beras juga menyebabkan beberaparitel tidak membeli beras karena adanya ketentuan mengenai HET.
Untuk itu, Pemerintah menjaga pasokan dan keterjangkauan harga beras melalui penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)sesuai HET beras medium, baik di pasar rakyat maupun ritel modern.
“Saat ini harga beras mulai turun namun belum cukup signifikan karena di beberapa daerah mulai panen tetapi bukan panen raya. Penyaluran bantuan pangan beras masih diperlukan karena banyak masyarakat yang mengalami kesulitan akibat kurangnya pasokan beras,” ucapnya.
Untuk minyak goreng rakyat, Kemendag mencatat data realisasi Domestik Market Obligation (DMO) hingga akhir Februari 2024 sebesar 123.536 ton atau 41,2 persen dari target pemenuhan 300.000 ton.
Sisi positifnya, proporsi Minyakita terjaga di atas 40 persen dengan proporsi pendistribusian curah sebesar 56.952 ton (46,1 persen) dan Minyakita 66.585 ton (53,9 persen) dari total pasokan.
“Kenaikan harga minyak goreng curah tidak dapat dihindari akibat menurunnya realiasi distribusi DMO minyak goreng curah. Ini merupakan imbas dari lesunya ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya sehingga DMO yang dilakukan produsen sedikit menurun dibanding bulan lalu,” imbuh Zulkifli.
Terkait telur ayam, Mendag menyatakan jika Pemerintah terus melakukan upaya stabilisasi harga telur ayam dengan menjaga harga pakan di tingkat peternak, salah satunya melalui percepatan realisasi distribusi program SPHP jagung pakan oleh Perum Bulog.
Hingga minggu I Maret 2024, realisasi distribusi SPHP jagung pakan kepada peternak UMKM tercatat sebanyak 196.243 ton atau 57 persen dari total pagu 2023.
Untuk cabai, Mendag Zulkifli Hasan menjelaskan, kenaikan harga cabai disinyalir karena penurunan pasokan di beberapa sentra produksi dampak cuaca hujan ekstrim di beberapa wilayah sentra. Diprediksi pasokan akan normal pada periode Lebaran sehingga harga akan menuju level di bawah HA.
“Beberapa upaya untuk stabilisasi harga cabai, antara lain, penguatan koordinasi bersama dinas terkait, optimalisasi pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), serta fasilitasi perdagangan komoditas antarwilayah/antarpulau dari wilayah produksi ke wilayah konsumsi,” jelas Mendag Zulkifli Hasan.
Ia menambahkan, pemerintah telah berkolaborasi dan bersinergi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bapok dengan melaksanakan rapat koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional pada Senin (4/3/2024) lalu.
Menindaklanjuti rakor tersebut, Kemendag telah memberikan imbauan kepada Pemerintah Daerah, di antaranya agar mengoptimalkan skema kerja sama perdagangan antardaerah dalam memenuhi pasokan bapok dan memberikan bantuan biaya distribusi jika diperlukan.
Kemendag juga mengimbau Pemerintah Daerah untuk membantu program pemerintah seperti SPHP beras dan DMO Minyak Goreng Rakyat serta meningkatkan pemantauan ketersediaan, harga, dan pengawasan pelaku usaha barang kebutuhan pokok.
“Untuk pelaku usaha, Kemendag mengimbau agar mempersiapkan penambahan pasokan dan stok guna mengantisipasi peningkatan permintaan serta mengambil keuntungan wajar dan tidak melakukan spekulasi harga dan penimbunan,” tegas Mendag Zulkifli Hasan.
Dalam raker tersebut, Komisi VI DPR meminta Kemendag untuk mempersiapkan mitigasi risiko jangka pendek, menengah, dan panjang yang dijalankan Pemerintah. Komisi VI DPR meminta mitigasi risiko tersebut dilaporkan secara berkala, terutama dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan sehingga inflasi dan stok barang dapat dikendalikan.
