MNEWS.co.id – Pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan didorong untuk cepat tanggap dalam mengikuti arus perkembangan teknologi, agar bisa masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital, sehingga bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
Hal tersebut disampaikan oleh Menparekraf Sandiaga Uno dalam kegiatan Pelatihan dan Workshop Pemberdayaan UMKM yang berlangsung dengan melibatkan 130 peserta di Warung Soto Tepi Sungai Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (2/6/2022).
Menparekraf mengapresiasi program pelatihan membuat produk ekraf yaitu sabun yang diinisiasi oleh Yayasan Indonesia SETARA ini dan mengatakan bahwa kegiatan seperti ini sangat konkrit, tepat sasaran, dan tepat manfaat bagi pelaku ekraf Banjarmasin.
“Ini adalah salah satu pelatihan sebagai bagian dari langkah pertama untuk bisa menanggapi situasi yang tidak menentu. Bagaimana pelaku UMKM baik ibu-ibu maupun bapak-bapak bisa membuat suatu produk yang berkualitas yang dapat menambahkan penghasilan ibu dan bapak semua,” ujar Menparekraf dilansir MNEWS.co.id dari siaran pers Kemenparekraf.
Terlebih pandemi COVID-19 mendorong terjadinya akselerasi proses digitalisasi secara lebih cepat. Survei We Are Social pada April 2021 menyebutkan sekitar 88,1 persen pengguna internet di Indonesia menggunakan layanan perdagangan elektronik (e-commerce) untuk berbelanja produk. Peluang yang baik ini harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjual produk unggulan mereka, salah satunya sabun.
“Karena produknya memiliki kualitas yang baik dan kemasannya juga tidak kalah dengan produk-produk impor. Ini juga bisa menggantikan produk-produk impor atau produk-produk lain yang lebih mahal,” kata Sandiaga.
Menparekraf mengatakan bahwa 77 persen UMKM belum terdigitalisasi, 83 persen belum berbadan hukum, 89 persen belum memiliki merek atau brand, dan Hak Kekayaan Intelektual. Kemudian 92,4 persen masih menggunakan modal sendiri atau belum mendapat akses pembiayaan, dan 92,6 persen penghasilannya di bawah satu juta per hari.
Kondisi ini, lanjut Sandiaga, perlu untuk diubah, salah satunya dengan digitalisasi. Karena UMKM yang akan menjadi tulang punggung untuk menciptakan lapangan kerja, sebab 97 persen lapangan kerja diciptakan oleh UMKM.
“Terkait dengan banyak pelaku UMKM yang belum berbadan hukum, saya dengan Kadispar Kalimantan Selatan akan berkoordinasi untuk memudahkan perizinan terutama bagi para pelaku UMKM mulai dari PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) sampai pengurusan BPOM dan juga merek HKI. Mudah-mudahan ini bisa meringankan beban pelaku UMKM yang selama ini merasakan bahwa perizinannya ini dipersulit. Sekarang zaman telah berubah, tatanan pascapandemi perizinanlah yang akan dipermudah,” jelas Menparekraf.
Dalam mewujudkan percepatan digitalisasi, Kemenparekraf memiliki beberapa program untuk memfasilitasi masuknya pelaku ekraf ke dalam ekosistem digital, yaitu program Widuri (Wirausaha Digital Mandiri), serta ada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang akan meng-on-boarding atau membawa UMKM ke dalam ekosistem ekonomi digital dalam dua tahun ke depan. Targetnya yaitu sekitar 30 juta pelaku UMKM yang terdigitalisasi.
“Sekarang kita perlu juara-juara. Kalimantan ini ekonomi ekstraktif, mari sama-smaa kita persiapkan transisi Kalimantan Selatan dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi kreatif,” pungkas Menparekraf.
