MNEWS.co.id – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah didorong untuk segera mengurus izin usaha dan memanfaatkan teknologi digital agar bisa segera naik kelas.
Dorongan tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, di depan anggota Asosiasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (Aspikmas) di Purwokerto, Jawa Tengah pada Kamis (1/9/2022).
Moeldoko mengemukakan bahwa pengembangan UMKM untuk bisa naik kelas merupakan satu dari lima agenda besar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin.
Untuk itu, pemerintah melalui implementasi Undang-Undag Cipta Kerja, yakni PP Nomor 7 Tahun 2021 telah memberikan dukungan kepada UMKM dari berbagai aspek, mulai hulu hingga hilir; seperti permodalan, perizinan, fasilitasi sertifikasi, hingga pemasaran, dan kemitraan.
Moeldoko juga memberikan contoh nyata yang sudah dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan memberikan kemudahan untuk mengurus izin usaha secara daring melalui Online Single Submission Risk Based Approach.
“Dan sampai saat ini, Pemerintah sudah terbitkan NIB 1,6 juta lebih untuk usaha mikro dan kecil. Siapa yang belum mengurus? Segera urus izin usahanya agar bisa merasakan manfaat program pemerintah lainnya,” seru Moeldoko yang disampaikan melalui siaran pers KSP.
Moeldoko memastikan Pemerintah sangat berpihak kepada UMKM, terlebih karena sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai angka 61 persen.
Oleh karena itu, saat pandemi berdampak terhadap sektor UMKM, pemerintah segera menggelontorkan bantuan baik dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau lainnya.
“Selain berupa bantuan langsung tunai, Pemerintah juga memberikan insentif pajak selama pandemi,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Moeldoko juga menekankan pentingnya pendataan terhadap pelaku UMKM agar kebijakan dan program pemerintah terkait pengembangan UMKM bisa tepat sasaran.
“Selama ini Pemerintah sudah mendorong KUR dengan jumlah besar, tetapi serapannya baru sedikit. Salah satu penyebabnya adalah UMKM belum terdaftar.” jelas Moeldoko.
Sementara itu, Ketua Aspikmas, Pujiyanto, mengungkapkan jika pihaknya merupakan mitra strategis untuk membantu pendampingan dan pemberdayaan UMKM di wilayah Banyumas.
Saat ini, lanjutnya, terdapat lebih dari 5.000 anggota Aspikmas yang tersebar pada 27 kecamatan.
Pujiyanto juga menjelaskan jika Aspikmas sudah mendampingi 21.000 UMKM untuk mendapatkan NIB.
“Kami (Aspikmas) memiliki visi berdaya saing nasional. Untuk itu, kami melakukan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM termasuk untuk perizinan. Kami sangat berharap dukungan dari Pemerintah untuk pelatihan dan permodalan,” tutup Pujiyanto.
