Brebes, MNEWS.co.id – Di tahun 2022, rasio kewirausahaan di Indonesia diharapkan bisa meningkat menjadi 3,75 persen. Sementara di tahun 2024 mendatang, pemerintah berharap rasio kewirausahaan menjadi 3,95 persen.
Demi mendorong peningkatan rasio kewirausahaan tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) aktif menggelar sosialisasi ke berbagai wilayah di Indonesia.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa rasio kewirausahaan di Indonesia saat ini masih sangat rendah yaitu 3,47 persen dari total penduduk Indonesia.
Jumlah ini masih kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti di Singapura yang rasio kewirausahaannya sudah mencapai 8,76 persen, Thailand 4,26 persen, dan Malaysia mencapai 4,74 persen.
Untuk mendorong peningkatan itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan seperti program pelatihan, dukungan akses pembiayaan yang murah, hingga pendampingan untuk UMKM naik kelas.
Salah satu kendala yang dihadapi oleh wirausaha pemula di Indonesia adalah keterbatasan modal usaha. Oleh sebab itu, pemerintah menyediakan akses dana murah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga 3 persen. Sementara untuk koperasi tersedia pendanaan khusus dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang merupakan Badan Layanan Umum di bawah koordinasi KemenkopUKM.
“Misal bapak ibu mencari pembiayaan untuk koperasi, kita di KemenkopUKM punya LPDB, mungkin banyak produk-produknya yang belum diketahui oleh bapak ibu. LPDB ini juga salah satu tujuannya untuk merangsang generasi muda membangun usaha melalui koperasi. Lalu ada juga pembiayaan yang murah dengan suku bunga hanya 3 persen seperti KUR, ini mungkin juga belum banyak diketahui bagaimana cara mengaksesnya” ujar Arif Rahman Hakim dalam sambutannya pada acara Forum Komunikasi Komunitas Pelaku Koperasi dan UKM di Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (12/3/2022).
Terkait dengan KUR, Arif Rahman Hakim menyebutkan bahwa saat ini ada skema baru terkait pemberian KUR. Untuk KUR Mikro plafonnya sudah dinaikkan dari yang awalnya sebesar Rp50 juta menjadi Rp100 juta dengan tambahan subsidi bunga menjadi 3 persen tanpa agunan.
Kemudian untuk plafon maksimal yang tadinya Rp500juta menjadi Rp20 miliar. Dengan kemudahan dan porsi yang diperbesar ini diharapkan akan semakin mendorong pelaku usaha lebih produktif sehingga produknya bisa lebih berdaya saing.
“Program untuk mendorong wirausaha mandiri itu juga sedang didorong oleh KemenkopUKM. Bahkan saat ini hampir semua Kementerian dan Lembaga juga punya program kewirausahaan. Nah, ini yang perlu diketahui oleh pelaku usaha agar bisa memanfaatkan program-program yang sudah disiapkan pemerintah. Kami di Kementerian saat ini ada Deputi khusus yang membidangi Kewirausahaan,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Brebes, Azizar, mengapresiasi berbagai program yang telah disiapkan pemerintah untuk mendorong peningkatan wirausaha di Indonesia.
Dijelaskan bahwa untuk mencapai target penambahan wirausaha baru hingga 1,5 juta tidak mudah. Dibutuhkan kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak termasuk dengan asosiasi seperti HIPMI.
“Tadi dijelaskan bahwa di KemenkopUKM ada bidang khusus wirausahawan, nah, sebenarnya bidang kewirausahaan itu paling tepat menggandeng HIMPI karena memang HIPMI itu isinya adalah para pengusaha, dan semangat pengusaha muda di HIPMI itu luar biasa,” ucap Azizar.
Azizar mengungkapkan jika berbagai program pemerintah untuk mencetak wirausaha di daerah kerap berakhir sia-sia karena program-program pelatihan yang dilaksanakan sering tidak dibarengi dengan rencana aksi lanjutan. Padahal untuk mencetak wirausaha dibutuhkan pendampingan berkelanjutan yang tidak cukup hanya dengan acara seremonial semata.
“Kami di HIPMI berharap agar jangan berhenti pada seremonial saja. Jadi sinergitas antara HIPMI, Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Brebes, dan KemenkopUKM ini ke depan bisa benar-benar bisa memberi manfaat yang positif terutama untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes,” pungkasnya.
