MNEWS.co.id – Misi mengangkat usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi bagian dari rantai nilai global (global value chain) menjadi prioritas Pemerintah bersama dengan seluruh stakeholders untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Integrasi UKM ke dalam rantai nilai global akan meningkatkan skala UKM dalam hal daya saing, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan,” ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dikutip MNEWS.co.id dari siaran pers Kemendag.
Penyelenggaraan Presidensi G20 memiliki posisi strategis dalam perekonomian global. G20 mewakili 85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 75 persen perdagangan internasional, dan 60 persen populasi dunia.
“Untuk itu, forum ini sangat relevan dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada anggota G20 dalam upaya mengembangkan skala UKM, serta menyelesaikan hambatan dan kendala yang dihadapi, agar UKM dapat naik kelas dan memiliki kontribusi terhadap rantai nilai global,” lanjutnya.
Porsi UKM Indonesia mencapai 99,9 persen terhadap total jumlah usaha, menyerap 97,05 persen tenaga kerja Indonesia, dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 61 persen.
Menurut Mendag, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan secara bersama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UKM. Pemerintah terus berupaya agar UKM dapat mengatasi kendala-kendala yang ada dan mendorong agar UKM menjadi bagian dari rantai nilai global.
“Secara khusus, UKM Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari rantai nilai global. Namun, UKM Indonesia masih memiliki sejumlah tantangan untuk naik kelas dan menjadi bagian dari rantai nilai global,” ungkapnya.
Zulkifli mengatakan, data menunjukkan jika kontribusi UKM pada produk ekspor Indonesia tahun 2020 baru mencapai 15,69 persen, lebih kecil dibandingkan kontribusi UKM dari negara-negara ASEAN yang rata-rata sebesar 20 persen.
Demikian juga dengan rasio partisipasi UKM Indonesia terhadap rantai nilai global yang masih di angka 4,1 persen menurut Asian Development Bank (ADB) Institute tahun 2020.
Kementerian Perdagangan, lanjut Zulkifli, terus berupaya untuk mempermudah dan memperluas akses pasar UKM. Sejumlah upaya yang dilakukan, di antaranya dengan meningkatkan akses pasar dengan cara membuka “Jalan Tol” berupa perjanjian perdagangan bebas seperti Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang memberikan peluang bagi keterlibatan UKM dalam rantai nilai global, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan produk UKM melalui pelatihan dan pendampingan menjadi eksportir yang handal dan berdaya saing, serta mempromosikan produk-produk UKM Indonesia ke seluruh dunia dan perusahaan multinasional.
“UKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan cikal bakal usaha yang besar juga harus didukung dengan kebijakan dan fasilitas yang tepat. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UKM,” tandasnya.
