Ilustrasi Produk Lokal (Foto: MNEWS)
Ilustrasi Produk Lokal (Foto: MNEWS)

Jakarta, MNEWS.co.id – Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Suryani Sidiq Motiq menegaskan bahwa Pemerintah Pusat ataupun Daerah, harus memberikan proteksi terhadap produk dalam negeri yang diproduksi oleh pengusaha lokal. Proteksi ini diperlukan agar produk lokal tidak tergerus oleh gempuran produk asing.

“Harus ada proteksi terhadap produk-produk lokal, kan kemarin Pak Presiden Jokowi mulai teriak. Soal cangkul (impor) kita bisa bikin, kenapa harus impor. Itu hanya bisa kalau e-procurement-nya (di LKPP) diperbaiki,” kata Suryani.

Suryani menilai langkah Presiden Joko Widodo yang berbicara soal perbaikan e-procurement di LKPP sangat tepat terkait proteksi terhadap produk lokal. “Hari ini kalau hanya murah bisa jadi di sana dumping kalau kita mau kembangkan pengusaha lokal beda Rp20-30 ribu sok merem (tutup mata) saja lah ambil pengusaha lokal karena pajaknya juga masuk ke Indonesia lagi dan itu bisa menyerap dan mengembangkan tenaga kerja,” tambahnya.

Ia memaparkan Indonesia bisa mengambil contoh Pemerintah Jepang, yang mampu memberikan perlindungan dan dorongan pengembangan bisnis untuk pengusaha lokalnya, sehingga jika terjadi kesalahan produksi bisa dilakukan penyempurnaan.

Para pelaku usaha tidak perlu takut memberikan kritik kepada pemerintah daerah dan pusat terkait pengusaha lokal. “Jangan takut untuk mengkritik pemerintah, selama kritik itu membangun demi perbaikan yang lebih untuk pengusaha lokal,” katanya.

Sementara itu Dede Sumirto selaku Ketua DPD Hippi Jawa Barat menilai bahwa kebijakan dan perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap dunia industri belum optimal. Selain itu, pemerintah daerah juga harus konsisten dalam menghadirkan situasi bisnis yang kondusif seperti dengan menerbitkan regulasi yang mendukung.

“Kami menilai perlu keberpihakan Pemprov Jabar terkait dengan regulasi, perpajakan dan lain lain, ini perlu banyak didukung juga, saat ini masih belum optimal peran pemprov terhadap industri di Jabar,” ujarnya.