Jakarta, MNEWS.co.id – Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki meminta kepada seluruh pengusaha di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar dapat mengurangi brand atau merek produk di masing-masing jenis usahanya. Upaya ini dilakukan untuk menghasilkan nilai tambah terhadap produk UMKM itu sendiri.
Teten memberikan contoh adalah Bakpia Patok dari Yogyakarta yang kehadirannya sangat mudah untuk dijumpai. Namun karena banyaknya merek yang di ditawarkan oleh para UMKM, membuat produk yang sama secara otomatis akan membuat harga menjadi tidak sehat.
“Tapi merek terlalu banyak puluhan, akibatnya perang harga di antara mereka. Nah ini kan jadi tidak sehat. Kalau mereka kemudian kita dorong berkoperasi dan punya beberapa merek saja bisa menambah nilai,” katanya.
Teten mengakui sudah menganjurkan kepada para kepala dinas di berbagai daerah supaya bisa mengkonsolidasikan agar brand-brand produk UMKM dapat dikurangi. Sehingga tercipta manfaat dan nilai tambah bagi para pelaku usaha.
Sebelumnya, Ia menjelaskan bahwa berbagai instansi pemerintah telah bersinergi menyiapkan strategi untuk mendukung titah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam meningkatkan ekspor UMKM hingga dua kali lipat pada 2024.
Sebagai informasi, kontribusi UMKM dalam total ekspor Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 14,5 persen per tahun. Jika dinaikan hingga dua kali lipat, maka pemerintah target mendongkrak kontribusi UMKM pada kegiatan ekspor di 2024 hingga 30%.
“Kita target tahun 2024 itu kan naik dua kali lipat dari sekarang. Ini tentu arahan yang optimis, ambisius lah. Saya kira kalau kita melihat perbandingan dengan negara lain, sebenarnya kita masih kecil sementara potensi kita besar. Karena itu strategi kita mencapai target ekspor itu akan fokus mengembangkan UMKM dan koperasi di sektor-sektor tertentu yang memang permintaan dunianya tinggi,” ungkapnya.
Sebagai contoh, beberapa komoditas Indonesia yang permintaan di pasar global tinggi antara lain produk makanan/minuman berbasis kelautan, pertanian dan perkebunan. Guna mencapai tujuan tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM dikatakannya akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perindustrian.
