Jakarta, MNEWS.co.id – Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun berpendapat, isu terkait usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) saat ini tidak hanya sebatas bisa masuk ke dalam platform online. Yang lebih penting adalah apakah produk dari UMKM yang telah masuk ke dalam platform online tersebut bisa dibeli.
Masalahnya, tidak semua produk UMKM akan dibeli oleh masyarakat. Banyak yang justru lebih memilih produk impor karena harga yang ditawarkan lebih murah. Karenanya, dibutuhkan off taker (pembeli) dari pemerintah agar UMKM bisa naik kelas.
“Off taker-nya harus jelas. Karena konsep berusaha itu harus ada yang beli. Makanya berulang-ulang kami dari asosiasi mengatakan bahwa kebijakan pengadaan barang dan jasa dengan harga yang murah, itu nggak tepat di Indonesia. Lupakan, pasti yang menang adalah produk-produk asing, yang bisa diproduksi secara massal, sementara UMKM tidak bisa,” kata Ikhsan.
Ikhsan menjelaskan bahwa produk-produk UMKM ini perlu dibela dengan dibeli, supaya UMKM bisa naik kelas.
“Yang dibutuhkan adalah off taker-off taker atau kebijakan pemerintah yang membeli produk UMKM,” tambahnya.
Ia mencontohkan, setelah berjuang untuk bisa memasukkan produk UMKM ke dalam e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), produk UMKM yang sudah masuk e-katalog nyatanya sulit untuk diserap.
“Untuk masuk e-katalog saja sangat sulit, apalagi mau dibeli. Rata-rata yang menang itu produk luar karena murah, UMKM kita tidak mampu. Untuk itu, dibutuhkan yang namanya off taker dari pemerintah. Harus ada pembelinya untuk membuat UMKM naik kelas,” pungkasnya.
