Narasumber dalam FMB 9 “Membangun Manusia Indonesia, Menuju Negara Maju” di Auditorium Gedung 3, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Rabu (24/10/18). Foto (doc/MNEWS)
Narasumber dalam FMB 9 “Membangun Manusia Indonesia, Menuju Negara Maju” di Auditorium Gedung 3, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Rabu (24/10/18). Foto (doc/MNEWS)

Jakarta, MNEWS.co.id – Ada beberapa pencapaian signifikan selama 4 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, di antaranya program-program yang dilancarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Menkop UKM Puspayoga mengatakan, pemerataan tidak hanya mencakup program infrastruktur, dana desa dan semacamnya, tetapi juga komitmen kesejahteraan melalui sektor koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah).

Di antara program yang dijalankan, Puspayoga menambahkan, ada program KUR (Kredit Usaha Rakyat) serta reformasi total koperasi yang perlahan tapi pasti mulai menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

“Kami ada program KUR. Dulu pengusaha kecil pinjam uang bunganya sampai 22%, sekarang mulai 2018 menjadi 7%. Pajak koperasi dan UKM pun menurun, UKM yang omzetnya 4,8 M itu PPh-nya dari 1% turun menjadi 0.5%,” ujar Puspayoga dalam acara diskusi media Forum Merdeka Barat 9, 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo—Jusuf Kalla, “Membangun Manusia Indonesia, Menuju Negara Maju” di Auditorium Gedung 3, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Rabu (24/10/18).

KUR pada 2017 lalu terealisasi lebih dari Rp 96 Triliun dari target Rp 110 Triliun. Di 2018, kata Puspayoga, dari target Rp 123,6 Triliun sudah terealisasi per september lalu terserap Rp 101 Triliun. Tentunya ini adalah bukti kinerja Kementerian Koperasi dan UKM dan sinergi bersama K/L lainnya yang semakin meningkat.

Lebih lanjut Puspayoga menjelaskan, ada arahan dari presiden Joko Widodo untuk melakukan reformasi total koperasi. Sebab pada tahun 2014 lalu, Produk Domestik Bruto (PDB) masih terbilang rendah, yakni hanya mencapai 1,71% saja. Maka pihaknya berusaha melakukan reformasi total koperasi agar PDB bisa meningkat secara bertahap.

“Jadi kami (Kementerian Koperasi dan UKM, red) menjabarkan menjadi 3 hal, yaitu reorientasi koperasi, rehabilitasi dan pengembangan. Mewujudkan koperasi berkualitas melalui reformasi total koperasi, dengan mengubah paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas, melakukan penataan database koperasi berbasis Online Data System (ODS) melalui penertiban badan hukum koperasi, serta meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha,” paparnya.

Ia mengakui, PDB koperasi pun kini merambah naik. Per 2017 lalu berdasarkan data terakhir, sudah mencapai 4,48%. Bahkan, koperasi pun kini bisa merambah masuk ke bursa efek.

Sementara itu, di sektor kewirausahaan, rasionya pun perlahan naik. Pada 2014, rasionya hanya 1,65%, di bawah standar wirausaha yang mestinya mencapai angka minimal 2% dari jumlah penduduk. Menurut Puspayoga, Indonesia tergolong ketinggalan jika dibandingkan dengan Singapura yang sudah mencapai 7% dengan jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit, Malaysia 5% sedangkan Amerika Serikat yang sudah berada di atas 10%.

“Dengan sinergi semua pihak, ada 17 kementerian yang melaksanakan program kewirausahaan. Sekarang per 2016 sudah meningkat menjadi 3,01% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Peningkatannya signifikan. Dengan banyaknya program pemerintahan seperti ini, pemerataan bisa tercapai,” tandasnya.