Jakarta, MNEWS.co.id – Pemerintah diminta untuk memperkuat kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu upaya prioritas untuk melesatkan kinerja perekonomian nasional.
“Dengan memperkuat peran UMKM sebagai punggung perekonomian, diharapkan kondisi makroekonomi Indonesia juga menjadi lebih tahan banting terhadap ketidakpastian global di tahun-tahun mendatang,” ujar peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pingkan Audrine Kosijungan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Mengutip dari Antaranews.com, menurut Pingkan, peningkatan kontribusi UMKM terhadap pendapatan nasional harus terus diupayakan karena merupakan sektor yang berperan dalam membuka lapangan kerja bagi 96,87 persen angkatan kerja di berbagai daerah di Indonesia.
“UMKM memiliki posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia,” ucapnya.
Pingkan mengungkapkan, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM pada PDB mencapai 60,34 persen pada 2017.
Kontribusi itu, ujarnya, pada dasarnya masih dapat ditingkatkan, mengingat peran UMKM dalam porsi ekspor di Indonesia hanya mencapai 15,7 persen; karena berdasarkan pengalaman pada tahun 1998 dan 2012 membuktikan bahwa UMKM dapat bertahan dari krisis ekonomi, ditunjukkan dengan pertumbuhan positif yang dicapai UMKM pada saat-saat krisis.
“Kebijakan pro-UMKM yang dapat diberikan dapat terfokus pada bantuan modal dan pemasaran, di mana dua fokus ini berpotensi menghambat pertumbuhan UMKM,” jelas Pingkan.
Untuk itu, pemerintah diharapkan agar idealnya harus menyiapkan skema permodalan yang ramah terhadap UMKM. Selama ini, UMKM seringkali sulit mendapatkan modal dari bank karena sulitnya UMKM dalam memenuhi syarat creditworthiness (5C) yang menjadi standar bank dalam memberikan pinjaman.
Sebelumnya, Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) menyatakan apabila omzet UMKM didorong untuk naik sebesar 30 persen, maka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai tujuh persen.
