Jakarta, MNEWS.co.id – Pemerintah diminta untuk dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat lebih menyederhanakan perizinan bahan baku kayu bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di produksi furnitur atau perabotan rumah tangga.
“Furnitur adalah salah satu UMKM yang berpotensi besar. Seperti di Jepara, mereka perlu mendapatkan perhatian pada sektor perizinan kayu,” kata anggota Komisi VI DPR Abdul Wachid dalam rilis yang diterima di Jakarta beberapa waktu yang lalu.
Menurutnya, UMKM di berbagai daerah perlu dilindungi dengan cara pengawasan yang menguntungkan pelaku usaha kecil.
Untuk itu, ujarnya, diharapkan agar regulasi yang ada tentang perizinan juga dapat lebih disederhanakan agar pelaku UMKM tersebut juga lebih mudah memperoleh kayu.
“Jangan lagi ada regulasi yang berbelit-belit,” ucapnya.
Ia berpendapat bahwa berbagai kementerian seperti Kemenkop dan UKM, serta Kementerian Perdagangan harus bisa membukakan jalan agar produk furnitur nasional juga bisa menembus pasar internasional.
Hal tersebut, lanjutnya, dapat dilakukan melalui pameran yang bisa membawa produk furnitur unggulan UMKM dalam negeri sampai ke mancanegara sehingga bisa meningkatkan pendapatan UMKM di daerah.
