Jakarta, MNEWS.co.id – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) membuat jaringan database yang terintegrasi dengan konsep Big Data sehingga dapat menghubungkan seluruh sistem kementerian dan lembaga.
Braman Setyo selaku Direktur Utama LPDB-KUMKM mengatakan bahwa pengembangan sistem integrasi ini dapat menjamin ketepatan sasaran, menghindari tumpang tindih pembiayaan, mewujudkan efektivitas, dan meningkatkan efisiensi atas program pemerintah yang terkait layanan kepada masyarakat, karena semua program pembiayaan yang dikucurkan akan terpantau pada sistem informasi kredit program (SIKP).
“Kemitraan antara K/L dalam hal mensinergikan program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian masyarakat yang terkait pemberian pinjaman/pembiayaan dana bergulir, dipandang perlu untuk membangun jaringan database terintegrasi,” kata Braman.
Program tersebut merupakan kerja sama LPDB-KUMKM dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan. Penyaluran dana bergulir yang diberikan kepada koperasi dan UMKM oleh LPDM-KUMKM selama ini merupakan salah satu program pembiayaan pemerintah tersebut. Selain itu juga ada program kredit bagi kelompok usaha Ultra Mikro (UMI) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang dijalankan oleh PIP Kemenkeu.
LPDB-KUMKM bersama PIP sudah sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS), mengenai memanfaatkan Jaringan Komunikasi dan Informasi Data Penerima Fasilitas Pemerintah (JOIN TUNTAS) merupakan bagian dari program membangun jaringan database terintegrasi.
Kerja sama ini untuk mengefektifkan fungsi dan peran lembaga dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, validasi, dan informasi penyaluran fasilitas pembiayaan. Dengan adanya kerja sama ini, LPDB-KUMKM ingin memastikan dana bergulir yang dikeluarkan dapat diberikan secara merata oleh mitra-mitranya di seluruh Indonesia.
Braman mengatakan kerja sama yang dilakukan dalam membangun jaringan database terintegrasi dengan konsep Big Data sebelumnya sudah dilakukan pihaknya dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Ia menambahkan bahwa pihaknya juga menggandeng PT Pefindo Birokredit, yaitu salah satu perusahaan BUMN yang diklaim memiliki database pengkreditan yang digunakan untuk mencari tahu KUMKM berjalan dengan lancar atau mengalami hambatan.
LPDM-KUMKM sebagai satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM memiliki tugas penting dalam menyalurkan pembiayaan pada KUMKM di seluruh Indonesia. Selain memiliki target dalam memberikan penyaluran dana ke KUMKM, LPDB-KUMKM juga wajib melaporkan manfaat dari penyaluran dana yang dikeluarkan.
