Kulon Progo, MNEWS.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta kepada pemerintah setempat agar melakukan revitalisasi pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena sektor tersebut merupakan penggerak ekonomi masyarakat di wilayah Kulon Progo.
Priyo Santoso Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kulon Progo, menjelaskan kendala utama UMKM adalah, sumber daya manusia yang masih rendah dan tidak mempunyai keterampilan dalam mendesain produk yang menarik dan sesuai dengankeinginan pasar.
“Kami minta pemkab dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM merevitalisasi cara pendekatan dan pemberian bantuan kepada pelaku UKM, khususnya pelaku usaha mikro. Usaha UKM ini merupakan penggerak ekonomi masyarakat yang mendesak perlu adanya kebijakan strategis,” ujar Priyo.
Priyo menambahkan bahwa usaha mikro dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat karena produk secara langsung dikelola oleh masyarakat. Apabila mereka dapat berkreativitas dengan keterampilan dan inovasi pada produk, maka hal tersebut akan meningkatkan ekonomi mereka.
Namun saat ini yang menjadi kendala adalah permodalan, pelaku UMKM tidak mempunyai modal dalam jumlah yang besar dan cenderung menggunakan uang pribadi dalam membangun usahanya. Sehingga hal tersebut perlu ada skema permodalan untuk para pelaku UMKM tersebut.
Dalam mengembangkan usahanya, pelaku UMKM biasanya masih mengandalkan keuangan keluarga dan belum mencoba untuk melakukan modal dalam mengembangkan UMKM ini. Sehingga perlu adanya kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan SDM dan adanya kebijakan sebagai daya dukung permodalan UMKM.
“Mungkin nanti bisa dibentuk semacam pada koperasi, sehingga UMKM produk sejenis bisa berkembang atau mungkin juga penguatan pengertian modal lewat perbankan daerah ataupun koperasi umum terjadi perkembangan di koperasi atau mungkin jadi ada memang lembaga keuangan yang mensupport UMKM,” ungkapnya.
Persoalan lain UMKM yang ada di Kulon Progo adalah masalah pemasaran dan manajemen pengelolaan keuangan, sehingga pemkab pun harus memberikan kebijakan mengenai upaya manajemen dan pemasaran. “Dinas koperasi dan UKM perlu segera menyediakan sentra-sentra atau gerai-gerai produk lokal di tempat strategis dan objek wisata,” ungkap Priyo.
Progo Hamam Cahyadi Anggota Fraksi PKS DPRD Kulon Progo, menjelaskan saat ini usaha mikro di Kulon Progo sudah ada sebanyak 39 ribu orang. Usaha mikro ini adalah sektor riil yang dapat menggerakan ekonomi masyarakat dan bisa menjadi kebijakan strategi untuk percepatan penurunan kemiskinan di Kulon Progo.
“Kami mendorong pemkab dan DPRD membuat arah kebijakan umum dan anggaran yang berpihak pada sektor UMKM. UMKM membutuhkan anggaran dan arah kebijakan yang jelas,” ujar Progo.
Dirinya melihat bahwa OPD mempunyai kendala yaitu memberikan bantuan stimulan tetapi tidak membina, karena pelaku UMKM membutuhkan adanya cara pandang dalam mengembangkan usaha agar semakin membaik dan diterima oleh pasar.
