Jakarta, MNEWS.co.id – Dalam mendorong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, sektor swasta memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya dengan pemerintahan. Sinergi antara pemerintah dengan sektor swasta serta berbagai pihak pemangku kepentingan lainnya kini perlu lebih dikuatkan lagi.
TPB / Sustainable Development Goals (SDGs) adalah sebuah kesepakatan pembangunan global yang melibatkan lebih dari 190 Kepala Negara. Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs internasional ini di PBB pada 25 September 2015. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam kesepakatan global. SDGs memiliki agenda utama untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Agenda utama tersebut berlaku secara universal, termasuk berlaku untuk Indonesia hingga tahun 2030.
CEO & Executive Director UN Global Compact, Lise Kingo, menyatakan bahwa perencanaan menuju pembangunan berkelanjutan hanya bisa dicapai jika seluruh pihak bekerja sama mewujudkannya.
“Pada tahun 2015, para pemimpin dunia mengadopsi 17 Tujuan Global sebagai dasar perencanaan menuju dunia yang kita inginkan bersama. Sebuah perencanaan yang hanya bisa terealisasi dengan keterlibatan pemerintah, sektor swasta, akademia, serta lembaga swadaya masyarakat secara aktif. Indonesia memiliki peranan penting untuk momen ini, dan terus berupaya mencerminkan semangat kerjasama untuk pembangunan global,” ujar Lise dalam keterangan tertulis yang diterima MNEWS, di Jakarta, Jumat (16/11/2018).
United Nations Global Compact (UN Global Compact) dan jejaring lokalnya, Indonesia Global Compact Network (IGCN) berkomitmen untuk mendukung perusahaan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan untuk membantu pemerintah dalam merealisasikan TPB di Indonesia.
Sebagai jaringan terbesar di dunia untuk menjalankan bisnis berkelanjutan, UN Global Compact mendukung kegiatan perusahaan yang berlandaskan dengan komitmen mereka pada Sepuluh Prinsip UN Global Compact yang meliputi area hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan anti-korupsi untuk memberikan dampak nyata pada TPB.
