Jakarta, MNEWS.co.id – Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Salah satu aspek yang didorong berasal dari sektor kesehatan.
Achmad Djamaludin, Wakil Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengatakan pihaknya melakukan percepatan penanganan Covid-19 dari dua sisi antara lain sisi penanganan Covid-19 dan sisi ekonomi.
“Sisi penanganan Covid-19 pasti yang paling utama adalah kegiatan dari mulai tracing, tracking, dan treatment. Itu harus ditingkatkan,” katanya.
Menurutnya perekonomian harus tetap dijalankan, meski dengan protokol kesehatan yang ketat. “Karena bagi pemerintah orang terbebas Covid-19, tapi tidak bisa kerja, lama-lama jadi ‘mati’ juga istilahnya. Makanya ekonomi harus terus bergerak, tapi ya penanganan dari sisi ekonomi memang tidak mudah,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, semisal sektor UMKM, menurutnya beberapa kementerian juga harus menyerap produk-produk alat kesehatan (alkes) nyang dihasilkan. Dia menyarankan pihak Kementerian Kesehatan agar memasukkan anggaran dalam belanja untuk membeli produk hasil UMKM.
“Saya sudah diskusi dengan mereka dan pihak Kemenkes juga merespon positif. Jadi produksi alat kesehatan, seperti APD-APD, bisa diambil dan dibeli pemerintah, sehingga UMKM jalan. Berapa juta pegawai yang kerja, jadi ekonomi tetap jalan. Jadi konsepnya, jalan bersama antara mengatasi Covid dan meningkatkan perekonomian,” tambahnya.
Kemudian, terkait Bantuan Sosial (bansos), dia juga menyarankan, skema dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Alasannya dengan uang tunai maka akan menghidupkan belanja masyarakat lebih kuat yang berdampak positif ke perekonomian yang akan terus bergeliat.
Selanjutnya, Ia juga menyarankan pengembangan produk jamu atau obat herbal. Setidaknya sektor ini bisa kembali diangkat, mengingat Indonesia kaya dengan herbal.
“Cuma memang selama ini uji klinisnya panjang untuk jamu atau herbal ini dan biaya sendiri. Mestinya tidak usahlah, percepat saja prosesnya. Karena itu hanya sebagai suplemen saja,” kata Achmad.
