Jakarta, MNEWS.co.id – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki memaparkan perlu upaya serius dalam meningkatkan kekuatan UMKM pasca pandemi Covid-19. Ia bilang ada tiga upaya transformasi yang perlu dilakukan koperasi dan UMKM ke depan.
“Transformasi menjadi formulasi tepat bagi koperasi dan UMKM. Pertama, transformasi UMKM dari informal ke formal. Ia melihat, saat ini masih banyak koperasi dan UMKM yang belum berbadan hukum,” kata Teten.
Menurutnya, penting adanya badan hukum ini yang merujuk pada kemungkinan UMKM yang akan semakin banyak pasca pandemi. Banyak muncul usaha mikro baru akibat dampak pemutusan kerja saat pandemi, dan mereka memilih untuk menjadi pelaku usaha
“Strategi kami di kementerian, bagaimana usaha mikro dan kecil ini tumbuh ke atas. Ditambah, masalah izin pendirian koperasi ini di Undang-Undang Cipta Kerja makin dimudahkan, sekaligus mendorong kesempatan UMKM naik kelas,” tambahnya.
Selanjutnya keduan adalah transformasi digital. Teten menambahkan untuk marketing pemasaran nanti lebih efisien bisnisnya lewat proses digital, termasuk dari sisi payment digital. Ini penting disiapkan UMKM untuk dihubungkan ke ekosistem digital.
Ia bersyukur, saat ini UMKM juga sudah dibantu oleh program Pasar Digital (PaDi) dan Kemenkop UKM telah bekerja sama dengan sembilan BUMN. Dengan demikian, penyerapan produk UMKM semakin besar.
Dan yang ketiga adalah transformasi teknologi produksi. Teten mengeluhkan banyaknya pasar dalam negeri yang diserbu produk impor lewat e-commerce. “Kalau UMKM mau bersaing, maka harus ada standarisasi global. Ini sedang terus kita rancang,” ujar Teten.
Kemenkop UKM juga mendorong inisiatif dengan membangun rumah produksi bersama. Tujuannya agar UMKM bisa terus produksi secara bersama-sama meski tak memiliki pabrik sendiri.
“Kita juga ingin transformasi UMKM rantai pasok. Karena kebanyakan usaha UMKM ini kecil-kecil, dibantu supaya bisa tembus ke pasar lebih besar secara nasional,” ucap Teten.
Teten mengakui UMKM terkena dampak langsung dari dua sisi yaitu sisi supply dan demand, sehingga dibutuhkan strategi UMKM ke rantai pasok nasional maupun global, klaster, serta komoditas maupun digitalisasi.
Ia menyebut dari jumlah UMKM yang sebanyak 64 juta, sekitar 22,9 persennya mengalami penurunan penjualan, 20 persen distribusinya terganggu, 19,3 persen terkendala modal, dan sekitar 18 mengalami kesulitan bahan baku.
“Di tengah daya beli turun, maka penting ekonomi nasional digerakkan oleh belanja pemerintah. Kami juga menggerakkan beli produk UMKM lewat Gerakan Belanja Buatan Dalam Negeri,” pungkasnya.
