Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga memanfaatkan situasi di tengah pandemi virus corona untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan seluruh kementerian dan lembaga fokus untuk membeli barang yang diproduksi di dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk mendorong demand, serta mencegah pemutusan hubungan kerja sehingga nanti industri dalam negeri bisa recover lebih awal.
Sejak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan, banyak beberapa pihak yang mendaftar untuk izin beroperasi saat PSBB. Ia menambahkan, industri yang di luar PSBB tetap beroperasi dan tidak memerlukan untuk memperoleh perizinan.
Menurutnya, dari data PHK yang terverifikasi dan dirumahkan itu sebesar 1,7 juta menjalankan industri yang jumlah pabrik itu sekitar di atas 40 ribu, dan tentunya yang mendaftar ke Kementerian Ketenagakerjaan. Tadi ada jumlah yang meminta untuk penundaan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
“Terhadap mereka yang meminta penundaan BPJS, nanti sejumlah 116.705 perusahaan itu dipersyaratkan bahwa relaksasi Jamsostek itu diberikan kalau mereka tidak melakukan PHK,” katanya.
Terkait dengan insentif, kriterianya berbeda lagi karena itu terkait dengan restrukturisasi karena memang dari segi demand beberapa industri termasuk pariwisata demand-nya sudah turun 70%. “Jadi sektor pariwisata, sektor retail, sektor transportasi, kemudian juga restoran dan yang lainnya, dengan demikian tentu kriterianya berbeda-beda,” kata Airlangga.
