Ilustrasi Pelaku UMKM. (Foto: Antara)

Jakarta, MNEWS.co.id – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyebut bahwa modal menjadi kendala utama pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam memulai kembali usahanya. Oleh karena itu, pengusaha mendorong percepatan realisasi penyaluran bantuan presiden (banpres) ke pelaku UKM.

“Yang kita temui di lapangan bahwa rekan UKM kesulitan ketika mereka memutar kembali bisnis mereka yaitu di permodalan sehingga ini harus dicarikan jalan tengah,” ujar Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Hipmi, Ajib Hamdani dalam diskusi virtual dilansir dari Liputan 6.

Ajib mengatakan bahwa pemerintah sudah menerbitkan sejumlah regulasi untuk percepatan pemulihan ekonomi. Hanya saja, Ajib mempertanyakan efektivitas realisasi bantuan tersebut.

Ia menyebut pemerintah telah menaruh uang sekitar Rp30 triliun di bank himpunan negara (Himbara) seperti BNI, Mandiri, BRI, dan BTN. Dari uang yang telah dititipkan, Ajib mempertanyakan apakah objek penerima bantuan tersebut sudah tepat ke pelaku UKM.

“Ketika pemerintah mendeliver regulasi sebagai turunan program pemulihan ekonomi nasional, apakah sudah sampai di lapangan dengan baik atau belum? Hipmi melihat dalam konteks lapangan memang belum optimal dan itu yang diharapkan agar pemulihan ekonomi nasional berjalan dengan baik,” tambahnya.

Ajib menambahkan bahwa penyaluran bantuan presiden kepada pelaku UKM berada di sebesar 70 persen. Secara persentase, menurutnya nilai ini cukup lambat untuk mengejar target pemulihan ekonomi di 2021.

“Jadi ini tergantung pemerintah gagasannya sudah cukup, tapi implementasi mereka banyak yang meleset,” ungkapnya.

Jika realisasi sudah maksimal, dia meyakini kuartal IV-2020 ekonomi Indonesia bisa saja tumbuh positif dan keluar dari label resesi. “Prediksi ini di kuartal IV nanti kita akan positif dan harapan besar kita secara agregat kita lebih positif jadi ini memerlukan kecepatan,” kata Ajib.