Jakarta, MNEWS.co.id – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, untuk membicarakan mengenai beberapa langkah dalam upaya pembentukan korporatisasi UMKM, di kantor Kemenkop, Jakarta, Selasa (17/12/19).
Korporatisasi UMKM akan lebih memfokuskan pada empat sektor yaitu pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata serta industri. Bentuk korporatisasi UMKM nantinya akan bertahap mulai dari pembentukan kelompok usaha bersama (Kube) atau kluster.
Teten menjelaskan dalam industri kecil dan menengah (IKM) yang merupakan binaan dari Kemenperin, sudah banyak terdapat kluster-kluster yang nantinya bisa digunakan menjadi korporatisasi UMKM. Tujuannya adalah agar pelaku UMKM bisa tumbuh produktif secara bisnis serta bisa naik kelas.
“Selain itu produk yang dihasilkan juga harus memiliki daya saing. Jika dikelola sendiri-sendiri, akan sulit memiliki alat produksi modern, sedangkan kalau dikelola secara berkelompok, maka dimungkinkan didirikan sharing factory atau rumah produksi bersama yang akan membuat biaya produksi menjadi efisien dan tentunya meningkatkan daya saing,” kata Teten.
Sementara itu Agus menambahkan jika lokasi kelompok UMKM di empat sektor tersebut nantinya akan didekatkan dengan destinasi pariwisata prioritas yaitu Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Bunaken dan Mandalika. Tujuannya agar sektor pariwisata bisa tumbuh dengan cepat seiring pertumbuhan kluster kluster UMKM tersebut.
Dalam hal pembiayaan pengembangan UMKM, bisa dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu melalui APBN, kerjasama dengan swasta, dan pembiayaan melalui skema KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang pada 2020 plafonnya sudah dinaikkan menjadi Rp 190 triliun, suku bunga turun menjadi 6 persen/tahun, dan kredit tanpa agunan naik menjadi Rp 50 juta
Teten menambahkan, selama ini pelaku usaha mengeluhkan KUR yang hanya modal kerja, sehingga harus mengajukan kredit lagi. “Skema pembiayaan akan dirancang OJK sesuai komoditi tertentu, sehingga nantinya ada KUR produksi dan investasi,” katanya.
Ia menambahkan, selain KUR, masih ada pembiayaan untuk UMKM melalui program Meekar (Membina Ekonomi Keluarga) yang jumlahnya Rp 25 triliun juga ada pembiayaan dari BLU (Badan Layanan Umum) yang melekat di Kementrian dengan jumlah total Rp 30 triliun.
“Jadi untuk pembiayaan, saya kira cukuplah, dengan semua skim yang ada, apalagi KUR akan terus ditambah hingga menjadi Rp 390 triliun pada 2024,” ungkapnya.
