Jakarta, MNEWS.co.id – Pemerintah mendorong investor industri makanan dan minuman (mamin) untuk menjalin kemitraan dengan UMKM guna menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
Sekretaris Utama dan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Ikmal Lukman mengatakan pemerintah sudah sepatutnya mendorong investor yang mau berkolaborasi dengan UMKM.
“Selain karena menciptakan lapangan pekerjaan juga akan memberikan devisa bagi negara kita yang saat ini sedang membutuhkan,” kata Ikmal.
Ia menambahkan bahwa kegiatan investasi sektor makanan dan minuman menjadi sektor yang esensial sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi guna memulihkan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) memperkirakan bahwa arus investasi asing langsung (FDI) di dunia akan turun sekitar 30 hingga 40 persen pada 2020-2021.
Di tengah penurunan FDI tersebut, Ikmal mengatakan Indonesia perlu mensyukuri karena masih ada sebagian perusahaan besar yang memiliki keinginan untuk invetasi di Indonesia, salah satu contohnya yakni perusahaan mamin asal Amerika Serikat Mondelez Internasional.
Menurut data yang dihimpun Ikmal, realisasi investasi AS di Indonesia menduduki peringkat keempat pada 2021 dengan total nilai transaksi investasi sekitar 2,5 miliar dolar AS.
Ikmal mengatakan Mondelez memberikan kontribusi sebesar 1,46 persen atau sekitar 26,6 juta dolar AS dari investasi AS yang masuk ke Indonesia dan direalisasikan pada 2021.
“Investasi ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih menarik di mata para investor,” ungkapnya.
Ia menambahkan pihaknya berharap investasi dari perusahaan luar negeri dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif dalam penciptaan lapangan kerja, berkolaborasi dengan UMKM dan pengusaha lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung investasi perusahaan mamin dan mengawal penuh untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia, termasuk dalam pemberian insentif maupun koordinasi dengan lembaga terkait,” pungkasnya.