MNEWS.co.id – Untuk pertama kalinya, Indonesia mendapatkan kepercayaan dalam penyelenggaraan Presidensi Group of 20 (G20). Ini menunjukkan kepercayaan internasional terhadap kemampuan dan kapasitas Indonesia dalam mengelola pemulihan ekonomi negara.
Presidensi G20 merupakan katalis untuk pemulihan ekonomi global yang inklusif. Guna memacu pemulihan ekonomi tersebut, Indonesia perlu memaksimalkan potensi yang belum tergarap secara memadai, seperti produk halal.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB Prof. H Syaiful Muslim mengatakan, sektor produk halal memiliki banyak hal untuk ditawarkan, terutama karena telah berkembang menjadi standar kualitas global dan gaya hidup gastronomi. Halal juga telah menjadi salah satu pasar utama dan tren perdagangan global.
“Halal kini telah bertransformasi menjadi ekosistem yang menarik perhatian dunia karena pasar yang cukup besar dan nilai perdagangan yang menjanjikan,” ucapnya dikutip MNEWS.co.id dari Lombokpost.
Melihat lokasi penyelenggaraan G20 yang berpusat di Bali, maka NTB yang berada dekat dengan Pulau Dewata itu harus mampu menangkap peluang tersebut. Khususnya bagi para pelaku UMKM dalam mempromosikan dan menjual produk-produk unggulan daerah.
“Sehingga yang perlu diperhatikan dalam menjual produk, tidak hanya sekadar rasa. Melainkan penampilan kemasan serta label halal dari produk. Ini membuat konsumen tertarik untuk membeli,” tambahnya.
Muslim mengaku, kesadaran pelaku UMKM bidang kuliner di NTB dalam mengantongi sertifikat halal masih sangat kurang dibandingkan pelaku UMKM di Pulau Bali. Hal ini penting diperhatikan jika ingin produk yang dijual memiliki pasar lebih luas.
“Halal ini amat sangat penting, karena kelas event seperti G20 itu kan internasional, hampir seluruh kepala negara dan pemerintahan hadir beserta keluarga dan kru, apalagi yang hadir juga kebanyakan beragama Islam,” ungkapnya.
Pemerintah, sambung Muslim, juga harus turun tangan memberikan motivasi dan partisipasi membuat pelaku UMKM memperluas pasar dan berkemampuan bersaing dengan produk dari luar.
“Kalau masyarakat maju kan yang terdampak juga pemerintah, meringankan beban,” pungkasnya.
