Pasca Pemilu, Ekonomi Indonesia Kian Meningkat

Dewi Fadhilah Soemanagara | 29 April 2019, 09:00 WIB

Jakarta, MNEWS.co.id – Pemerintah memprediksi tren peningkatan investasi pasca pemilu 2019 akan terjadi. Hal ini didasarkan pada Data BKPM dari tahun 2003 – 2018 yang menunjukkan perkembangan investasi selama satu tahun sebelum Pemilu cenderung mengalami penurunan, sedangkan setelah Pemilu cenderung meningkat, terutama pada investasi asal luar negeri.

Pemerintah juga akan memanfaatkan peningkatan investasi guna mengurangi defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan, di samping dua strategi lain yaitu mengendalikan impor dan meningkatkan ekspor.

“Belajar dari negara-negara yang berhasil keluar dari middle income trap, kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan adalah memperkuat daya saing ekonomi dengan mendorong ekspor dan investasi sebagai komponen utama pertumbuhan ekonomi,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono yang mewakili Menko Bidang Perekonomian saat membuka Annual Economic & Investment Outlook 2019 bertajuk “Economic & Investment After 2019 Election: What's Next?”, Rabu (24/4) di Jakarta.  

Ia juga turut menggarisbawahi ketidakpastian ekonomi global yang makin dalam. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk berhati-hati dalam merumuskan bauran kebijakan yang tepat.

Dalam jangka pendek, Pemerintah menitikberatkan pada perbaikan iklim usaha melalui Online Single Submission (OSS) dan e-Gov. Selain itu juga penyediaan fasilitas insentif perpajakan dan pengembangan SDM (program vokasi), kebijakan peningkatan ekspor, serta pengembangan pariwisata.

Sementara di jangka menengah-panjang, Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM.

Mengenai pertumbuhan ekonomi, Pemerintah menargetkan akan tumbuh sebesar 5,3% untuk 2019, dan kisaran 5,3% - 5,6% pada 2020. Salah satu prasyarat untuk merealisasikannya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mesti tumbuh di kisaran 7,0% - 7,4%​.

Susiwijono pun menambahkan, kebutuhan investasi untuk tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp5.803 triliun s.d Rp5.823 triliun. Angka tersebut akan dipenuhi dari sektor perbankan yang diharapkan tumbuh 13,5% – 15% serta sektor pasar modal yang diproyeksi tumbuh 10%.

Untuk itu, Pemerintah Pusat perlu terus mengalokasi belanja produktif melalui peningkatan Belanja Modal di APBN. Sementara dukungan dari Pemerintah Daerah adalah melalui alokasi anggaran infrastruktur dengan didorong ketentuan alokasi sebesar 25% dari total Dana Transfer Umum sehingga mampu mendukung kebutuhan investasi.

Alokasi capital expenditure BUMN juga diprediksi berkisar antara Rp472 triliun s.d. Rp473 triliun, baik dalam rangka mendukung pelaksanaan program penugasan pemerintah maupun inisiatif pengembangan bisnis BUMN.

Lebih lanjut, Penanaman Modal Asing (PMA) diharapkan meningkat mencapai Rp427 triliun s.d. Rp429 triliun. Hal itu didukung oleh kebijakan insentif fiskal dan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan tetap menjaga ketahanan usaha dalam negeri.

Terakhir yang terpenting, peran swasta juga diharapkan terus meningkat, didukung oleh pemberian insentif oleh Pemerintah dan program Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sumber: Ekon

Tentang Penulis
Dewi Fadhilah Soemanagara
Deskripsi penulis tidak tersedia


TAMBAHKAN KOMENTAR

Silahkan Masuk untuk berkomentar.

KOMENTAR

Memuat... Belum Ada Komentar