Nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi mampu menyentuh US$146 miliar pada tahun 2025 mendatang.
Ilustrasi (image: shutterstock)

MNEWS.co.id – Pemerataan pembangunan infrastruktur digital di seluruh pelosok Indonesia merupakan upaya untuk menjembatani kesenjangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang masih ada. Keberadaan infrastruktur digital bisa dimanfaatkan dari sisi hilir terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan bisnis.

Oleh karena itu, pemerintah menggelar infrastruktur TIK di seluruh negeri melalui jaringan telekomunikasi serta menyediakan High Throughput Satellite dengan kapasitas 300 gigabit per detik yang akan diluncurkan ke orbit tahun depan untuk mendukung kebutuhan digital Indonesia.

Pemerintah juga membangun infrastruktur digital berupa jaringan backbone fiber optic, jaringan middle-mile seperti microwave link, fiber link, satelit serta base transceiver station (BTS)

“Pemerintah (memberikan fasilitasi) untuk platform digital yang mendukung UMKM Indonesia. Bahkan, dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, technology company global maupun platform digital yang ada di Indonesia bisa melakukan bisnis yang baik,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Diskusi Indonesia Pavilion: The Role of Technology to Drive Economic Recovery dilansir MNEWS.co.id dari Swa.co.id.

Menteri Johnny berharap upaya itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. “Dengan melakukan itu, saya berharap hilir TIK yakni ekonomi digital akan tumbuh seperti yang dilakukan perusahan rintisan Grab sekarang dan yang lainnya,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini program pembangunan infrastruktur digital sedang berlangsung dan dilakukan secara multiyear karena ketersediaan dana dan kondisi geografis Indonesia yang tersebar ribuan pulau dengan jarak serta waktu tempuh beragam.

“Dengan transportasi dan sarana logistik yang sangat terbatas di wilayah archipelago, sehingga kita harapkan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. Pemerintah membangun infrastruktur TIK di seluruh negeri untuk menutup kesenjangan digital,” tuturnya.

Ia pun menegaskan kembali dukungan kepada platform digital dan pelaku UMKM untuk mengambil bagian dalam pengembangan ekonomi digital.

“Kami mengundang UMKM Indonesia untuk bergabung dan mengambil ekonomi digital ini. Saya mendukung platform digital untuk memastikan bahwa Indonesia juga mengambil bagian besar dalam ekonomi digital negara-negara Asia Tenggara. Sebagai imbalannya, tentu mengharapkan membayar pajak yang baik pula untuk Indonesia,” harapnya.

Menkominfo menjelaskan, saat ini valuasi ekonomi digital Indonesia setara dengan proporsi 40% ekonomi digital kawasan Asia Tenggara.

“Tahun lalu adalah US$17 miliar dan diproyeksikan mencapai dua kali lipat mencapai US$146 miliar pada 2025, dan bisa mencapai US$315 miliar pada 2030. Di mana Grab dan platform digital lain menjalankan bisnis mereka,” jelasnya.

Guna mewujudkan proyeksi itu, Menteri Johnny mengajak platform digital untuk mendukung keterlibatan pelaku UMKM dalam pengembangan ekonomi digital.

“Pastikan untuk mendukung produk UMKM Indonesia dan melakukan substitusi impor,” katanya.

Saat ini pemerintah mengambil kebijakan afirmatif untuk melibatkan pelaku UMKM dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian, lembaga pemerintah, dan badan usaha milik negara. Menurut Menkominfo hal itu merupakan upaya untuk melindungi pelaku UMKM.

“Setiap negara harus melindungi pelaku UMKM mereka sendiri. Terutama untuk Indonesia yang menyumbang 60% dari PDB Indonesia. Jadi, harap diingat, dan pastikan untuk mendukung UMKM Indonesia,” tegas Menkominfo.

Ia melanjutkan, penggelaran infrastruktur TIK tidak hanya untuk e-commerce. Menkominfo juga ingin memastikan bahwa fintech, edutech dan health tech akan berkembang dengan baik di Indonesia.

Dengan menyatukan semua ini dan sekarang beroperasi di Indonesia, Menkominfo yakin ekonomi Indonesia akan bangkit dan tumbuh.

“Kita semua akan mendapat manfaat dari mereka. Sampai saat ini saya mendapat informasi bahwa terdapat sekitar 1 juta UMKM sudah digital onboarding. Jadi mulai sekarang, tugasnya adalah memperbesar dan memastikan produknya ada sehingga semua orang bisa menikmati bersama untuk penghematan lokal bagi perekonomian Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, Menteri Johnny menilai pengelola platform digital perlu memperhatikan keamanan teknologi enkripsi dan manajemen keamanan siber yang tepat. Menurutnya, sangat penting untuk memastikan orang-orang percaya dan mengandalkan platform yang dipilih. Pastikan juga bahwa teknologi enkripsi adalah versi terbaru dan berfungsi dengan baik di sistem perusahaan.