Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. (Foto: Dok. Humas Kemenkop UKM)

Jakarta, MNEWS.co.id – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menggandeng Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) untuk mengimplementasikan dan mempercepat penyaluran anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 

Kemenkop UKM sedang mendorong penerbitan keputusan Menteri Keuangan (KMK) untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta mempercepat proses bisnis Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan integrasi data dengan OJK.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, Perbarindo adalah organisasi yang menghimpun BPR- BPRS yang merupakan salah satu ujung tombak penyaluran pembiayaan untuk UMKM.

“Jumlah nasabah Perbarindo ada 4 juta UMKM dengan uang yang berputar sebesar Rp122 triliun. BPR-BPRS termasuk yang menjadi bagian program restrukturisasi, karena banyak nasabahnya yang terkendala untuk membayar cicilan bunga kredit, yang akan kita fasilitasi melalui subsidi bunga yang dibayarkan pemerintah,” katanya.

Teten menegaskan, pemerintah ingin penyaluran anggaran PEN untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun, dari total anggaran PEN Rp695, 2 triliun, bisa dilakukan secepatnya. “Untuk itulah kami bekerja sama dengan Perbarindo, yang memiliki sekitar 4 juta nasabah UMKM, untuk segera melakukan restrukturisasi kredit, berupa penundaan pembayaran cicilan bunga pada UMKM yang terdampak pandemi Covid-19,” tambahnya.

Nantinya, Kemenkop UKM juga berkeinginan memperluas kerja sama dengan Perbarindo dalam pemberdayaan dan kanalisasi pembiayaan bagi UMKM, khususnya pembiayan yang ramah bagi UMKM.

Sementara itu Ketua umum Perbarindo Joko Suyanto mengatakan siap melakukan langkah-langkah guna percepatan kerja sama dalam penyaluran anggaran PEN tersebut. “Kami terbiasa bergerak cepat, karena karakteristik BPR dan BPRS yang memiliki kemudahan dalam penyaluran kredit dan keunikan dalam menghimpun dana masyarakat dibandingkan dengan bank konvensional lain menjadi daya tarik tersendiri, sehingga BPR-BPRS masih tumbuh dan berkembang,” kata Joko.

Menurut Joko, saat ini industri BPR dan BPRS dan jutaan nasabahnya diuji dengan adanya wabah covid-19 yang melanda Indonesia dan hampir seluruh dunia. Pandemi tersebut telah berdampak ke berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali sektor ekonomi dan keuangan.

“Dampak yang dirasakan oleh industri BPR dan BPRS adalah turunnya kemampuan nasabah untuk membayar angsuran dan meningkatnya penarikan dana simpanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Dengan adanya kerja sama dalam penyaluran anggaran PEN ini, Joko optimistis para nasabah BPR-BPRS yang umumnya UMKM akan banyak terbantu. “Jaringan kami terbentang dari Sabang sampai Merauke di mana ada sekitar 6 ribu outlet dengan jumlah BPR-BPRS sebanyak 1.600,” ungkapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here