MNEWS.co.id – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menetapkan enam target dalam upaya memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang akan dilaksanakan di tahun 2023.
Pada acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2022, di Surakarta, Jawa Tengah pada Rabu (12/10/2022) malam, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengatakan, target pertama terkait rasio kewirausahaan yang pada 2023 diharapkan sebanyak 3,21 persen.
“Saya berharap, pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota, mempunyai kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk menumbuhkan kewirausahaan,” kata Arif dalam keterangan pers yang dikutip oleh MNEWS.co.id.
Kedua, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional ditargetkan sebesar 5,4 persen.
“Perlu terus diupayakan agar kapasitas dan omzet koperasi bisa ditingkatkan, sehingga sumbangan terhadap PDB bisa meningkat juga,” lanjut Arif.
Target-target lainnya pada 2023 adalah rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan 21,44 persen, proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal 29,27 persen, pertumbuhan wirausaha 2,74 persen, penumbuhan startup 2800 unit, hingga penumbuhan koperasi modern sebanyak 340 unit.
“Sekarang, koperasi modern sudah 120 unit. Artinya, butuh sinergi antara APBN dan APBD. Kegiatan yang ada di pusat bisa direplikasi agar sama-sama menambah jumlah koperasi modern di seluruh Indonesia,” jelas Arif.
Di samping itu, kata Arif, beberapa kegiatan prioritas pada 2022 akan tetap dilanjutkan pada 2023. Misalnya, kegiatan pendataan lengkap KUMKM.
Kegiatan prioritas lainnya yang akan dilanjutkan pada 2023 adalah pengelolaan terpadu UMKM, hingga penumbuhan wirausaha produktif.
“Ini tentu membutuhkan dukungan dari Pemda untuk mengarahkan anggarannya dalam meningkatkan wirausaha produktif,” ujarnya.
Tak ketinggalan, kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Di mana akan ditetapkan wilayah dan jenis sektornya. “Ini perlu dirumuskan bersama,” ungkap Arif.
Ia menyatakan, redesain PLUT KUKM juga akan tetap dilanjutkan pada 2023.
Arif menyebutkan ada juga kegiatan lain yang akan dilakukan pada 2023 di luar kegiatan prioritas di 2022. Di antaranya, peningkatan akses perluasan pasar dan digital. Terutama, belanja barang dan jasa pemerintah untuk UMKM agar terus mendapat pengawalan.
“Ada juga peningkatan akses UMKM terhadap infrastruktur publik hingga akses pembiayaan untuk UMKM yang pada 2024 ditargetkan mencapai 30 persen,” kata Arif.
Begitu juga dengan peningkatan kemitraan strategis, baik dengan BUMN, BUMD, dan swasta, akan dilanjutkan pada 2023.
“Arahnya adalah peningkatan kapasitas pelaku UMKM,” pungkas Arif.
