Perajin menyelesaikan pembuatan kain tenun di desa Sukarara, Lombok, Nusa Tenggara Barat. (Foto: Akurat.co)

Mataram, MNEWS.co.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya mendorong agar para investor yang berinvestasi di daerah bisa melibatkan pelaku UMKM lokal dalam mendukung operasional mereka. Pelibatan UMKM lokal akan membuka kesempatan kerja sekaligus potensi peningkatan perekonomian masyarakat.

“Pak Gubernur (Zulkieflimansyah) juga sangat peduli agar investor bisa melibatkan UMKM kita dalam operasional mereka,” kata H Muh Rum selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) NTB.

Rum mengatakan pada tahun sebelumnya investor terkesan berjalan sendiri dan hanya terkoneksi dengan pejabat eksekutif dan belum merangkul UMKM setempat. Padahal, jika hal itu dilakukan akan menambah nilai ekonomis investasi sekaligus bermanfaat bagi masyarakat.

“Karena itu, saat ini kami coba dorong. Banyak hal yang bisa dilakukan investor dengan melibatkan UMKM. Misalnya suplai kopi dan teh di hotel, itu kan masih produk luar. Nah bagaimana komoditi dan produk UMKM kita bisa diserap juga, ini harus mulai dilakukan,” ungkapnya.

Namun kualitas produk UMKM juga harus terus ditingkatkan agar mampu bersaing dan masuk ke pasar lebih luas. Dalam pertemuan tersebut, Rum juga memaparkan potensi investasi yang ada dan yang tengah digarap di wilayah NTB, baik di Lombok maupun di Sumbawa.

Salah satu contohnya eksplorasi tambang emas di kawasan Hu’u, Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang dikelola perusahaan investasi penanam modal asing (PMA) bersama BUMN Antam. Investasi besar ini tentu akan membutuhkan banyak unsur pendukung ketika sudah beroperasi nantinya. Suplai bahan kebutuhan makanan dan lain sebagainya bisa didorong untuk memanfaatkan UMKM sekitar, juga dengan kebutuhan seragam dan lain sebagainya.
 
Ia menambahkan pihaknya juga akan memfasilitasi UMKM di NTB, terutama yang terlibat dalam JPS Gemilang sebelumnya, terkait perizinan dan legalitas.


Pelaku UMKM yang sudah memiliki izin edar, namun belum mengurus sertifikasi halal dari MUI, akan difasilitasi. Anggarannya disisihkan dari anggaran penanganan covid-19 yang ada di DPMPTSP. “Kami akan data bersama MUI untuk fasilitasi sertifikasi halal, khususnya UMKM yang terlibat di JPS Gemilang,” katanya.


Datu Rahdin Jaya Wangsa, Ketua DPD PMKM Prima NTB mengapresiasi semangat Pemprov NTB untuk melibatkan UMKM dalam kegiatan investasi di daerah. Menurutnya, produk UMKM di NTB sudah banyak yang bermutu dan berkualitas sehingga mampu bersaing. Hanya saja, keterbatasan kemampuan dan jejaring pasar yang masih sulit apalagi di masa pandemi saat ini.
 
“Kami sangat apresiasi Pemprov NTB. Kalau saja dunia investasi di NTB bisa melibatkan UMKM di sekitar tentu akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi di daerah juga. Selain itu hal ini akan membuat UMKM kita makin bersaing dan dituntut terus berinovasi meningkatkan kualitas produknya,” kata Datu.