Jakarta, MNEWS.co.id – Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary mengatakan ada tiga kunci utama bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif bertahan di tengah pandemi.
“Ketiganya yakni memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik. Ketiga kemampuan itu sebenarnya sudah mulai diterapkan di Indonesia,” katanya.
Adapun peran pemerintah, yakni memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat mengenai program-program Pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Perekonomian Maritim Kementerian Kominfo sebagai humas pemerintah, harus gencar.
Koordinator Informasi dan Komunikasi Perekonomian I Kemenkominfo Eko Slamet Riyanto menambahkan, pemerintah melihat potensi inklusi keuangan di masyarakat, harus sangat didorong. Terutama terkait dengan peningkatan potensi pariwisata.
“Diharapkan seluruh pihak bisa mengamplifikasi kegiatan ini di sosial media masing-masing agar semua orang tahu dan turut berpartisipasi dalam meningkatkan potensi pariwisata terutama juga dalam menggunakan inklusi keuangan,” jelas Eko.
Terkait hal itu, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah DIY Gusti Kanjeng Ratu Bendara menuturkan, strategi pariwisata Yogyakarta sudah beralih dari mass-tourism menjadi quality-tourism. Adapun cara menghadirkan responsible tourism, ini yang merawat pariwisata Indonesia lebih indah, sehingga dapat berkelanjutan dalam jangka yang lebih panjang.
“Mereka lebih menginginkan unique experience dan high value experience daripada luxury, maka dari itu fokus dari Pemda DIY ini adalah peningkatan kualitas dari desa wisata,” ujar Gusti.
Gusti juga mengenalkan aplikasi “Visiting Jogja” buatan dari Dinas Pariwisata Yogyakarta agar Pemda DIY bisa mengumpulkan data besar. Serta menunjukkan keakuratan data analisis wisatawan ke Yogyakarta, sehingga bisa meningkatkan kualitas pariwisata Yogyakarta. Menurut Gusti, data besar Marketing Strategy dan Data Analisis secara digital akan menjadi pasar yang besar di masa depan.
Sejalan dengan itu, Chairman Fintech Center UNS Irwan Trinugroho menuturkan inklusi keuangan dapat menumbuhkan potensi pariwisata. Dari sisi suplai, pelaku usaha sektor pariwisata butuh pendanaan dan untuk mendapatkan pendanaan mereka harus terinklusi ke sektor jasa keuangan.
Kemudian dari sisi demand, inklusi keuangan dapat menyediakan infrastruktur teknologi pembayaran digital yang akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan untuk berbelanja.
Irwan juga memberikan saran atau rekomendasi kebijakan untuk pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan di sektor pariwisata. Salah satunya adalah perlunya intervensi pemerintah untuk menurunkan biaya transaksi pembayaran digital bagi UMKM dan juga memperluas akses pendanaan yang berbiaya murah bagi UMKM yang berhubungan dengan sektor pariwisata.
“Di sini perlu intervensi pemerintah, karena kalau tidak mereka akan terjebak kepada pinjaman yang berbiaya mahal dan pada akhirnya tidak bisa menjadi leverage bagi usaha mereka,” ungkapnya.
