Surabaya, MNEWS.co.id – Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Era digital bukan persoalan siap atau tidak dan bukan pula suatu opsi, namun sudah merupakan suatu konsekuensi. Teknologi akan terus bergerak dan tidak ada pilihan lain selain menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik dan benar agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya.
Provinsi Jawa Timur mencoba mempersiapkan diri untuk memasuki era Revolusi Industri ini melalui berbagai upaya agar industri di sana tak redup, bahkan semakin dicari akibat persaingan yang tak terkendali. Bagi industri yang masih menggunakan cara lama maka akan lebih besar peluangnya untuk ditinggal, sebab tidak sedikit industri-industri asing yang akan maju dan masuk ke pasar dalam negeri.
Gartner, Inc, perusahaan riset teknologi informasi dan lembaga penelitian asal Amerika Serikat, mencatat fakta bahwa saat ini sebanyak 25 persen bisnis yang kehilangan daya saing setiap tahun berasal dari ketidakmampuannya secara digital.
Melihat ancaman tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tak mau melihat industri lokal di wilayahnya mengecil, apalagi sampai gulung tikar karena tidak mampu menyaingi industri asing. Karena itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo berkomitmen menjaga industri lokal mampu bersaing di tingkat global melalui industri digital, terlebih karena kompetitornya bukan hanya skala nasional, tapi negara lain seperti India, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Melalui industri digital yang di dalamnya mencakup proses produksi dan pemasaran, masyarakat tidak saja merambat, tetapi bisa melompat dalam mempercepat terjadinya kesejahteraan. Industri dan digital ekonomi difokuskan pada segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar mampu tumbuh inklusif dan berkelanjutan.
UMKM menjadi salah satu fokus penting pda era kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) selama dua periode atau memasuki tahun kesepuluh. Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, UMKM memiliki tiga faktor yang membuatnya bisa bertahan dalam kondisi ekonomi yang krisis.
Faktor pertama, UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. “Sehingga ketika pendapatan masyarakat merosot saat krisis ekonomi terjadi, tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan UMKM,” ujarnya.
Faktor kedua adalah pelaku UMKM memanfaatkan sumber daya lokal sehingga sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor. Faktor ketiga yaitu bisnis UMKM tidak ditopang dana pinjaman bank, melainkan dana sendiri. Dengan kondisi seperti itu, maka ketika suku bunga bank melambung tinggi, pelaku UMKM tidak akan terpengaruh, bahkan telah menjadi backbone dan buffer zone yang mampu menyelamatkan negara dari krisis.
Berdasarkan sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2006 jumlah UMKM di Jawa Timur hanya sebanyak 4,2 juta dan pada 2012 meningkat menjadi 6,8 juta, lalu terus meningkat dan tumbuh pada 2016 menjadi 12,1 juta UMKM atau meningkat pesat 78 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 18.948.210 orang.
Dilihat dari kategori skala usaha pelaku UMKM di Jawa Timur, usaha mikro lebih mendominasi yakni sebesar 95,72 persen, diikuti usaha kecil mencapai 3,84 persen dan usaha menengah 0,45 persen.
Dilihat berdasarkan sektor usaha, mayoritas UMKM di Jatim bergerak pada sektor pertanian, yaitu 7.503.399 unit (62 persen), kemudian terhadap perekonomian di daerah ini, pada 2016 UMKM memberi kontribusi terhadapr Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setempat sebesar 57,52 persen.
Sementara itu, akibat teknologi yang berkembang cepat, maka sektor e-commerce atau perdagangan elektronik dan ekonomi digital juga harus dikembangkan, caranya antara lain Pemerintah telah meluncurkan program Making Indonesia 4.0 sebagai tanggapan atas fenomena global tentang Revolusi Industri 4.0.
Revolusi Industri 4.0, lanjutnya, mendesak adanya perubahan tata kelola industrialisasi, maka penggunaan teknologi informasi yang lebih mutakhir dalam proses produksi, distribusi, maupun dukungan permodalan sistem perbankan menjadi arah dalam konsepsi JATIMNOMICs ke depan.
“Artinya, ke depan ekosistem industrialisasi menuntut adanya tata kelola industri dengan fleksibilitas yang tinggi dan efisiend dalam waktu dan biaya,” kata orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.
Memahami tuntutan tersebut, Pemprov Jatim telah mengembangkan dan mengimplementasikan tujug bentuk layanan e-government yang mampu menjadi modal dasar bagi pemerintah provinsi untuk industrialisasi digital.
Bahkan, dalam dua tahun terakhir, Jatim telah mendapatkan anugerah penghargaan The Best Smart Governance dalam kategori Smart Province dari City Asia Center for Smart Nation.
Dengan memanfaatkan teknologi digital, suatu usaha baik skala besar atau kecil akan memperoleh banyak manfaat, di antaranya efisiensi proses bisnis, peningkatan kinerja dan layanan, maupun perluasan akses pemasaran. Sebagai contoh keberhasilan digitalisasi melalui platform e-commerce adalah Bukalapak dan Tokopedia yang menjadi tempat memasarkan bagi 2,7 juta pelaku UMKM.
Selain itu, beberapa model bisnis digital juga menyediakan akses permodalan bagi sektor UKM sebagai upaya digitalisasi yang akan membawa peningkatan daya saing bagi UMKM.
