Jakarta, MNEWS.co.id – Kementerian Koperasi dan UKM terus memperkuat peran koperasi dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena aspek permodalan masih menjadi faktor pendukung pengembangan pelaku UMKM.
“Koperasi dan UMKM masih memiliki keterbatasan dalam akses pembiayaan ke lembaga perbankan.” kata Yuana Sutyowati Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM dalam acara Forum Konsultasi Bidang Pembiayaan, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (5/9).
Data Bank Indonesia (BI) Tahun 2017 menunjukkan, akses UMKM ke lembaga perbankan baru mencapai 19,94% (jumlah nasabah perbankan) dan 26,04% dalam jumlah rekening. Sebelumnya per 31 Desember 2018, data koperasi di Indonesia menunjukkan sebanyak 138.140 unit dan dengan jumlah anggota sekitar 26 juta lebih atau sekitar 41%. Jumlah itu sudah termasuk total pelaku UMKM di seluruh Indonesia yang saat ini sudah ada sekitar 62,9 juta unit.
Berdasarkan jumlah koperasi tersebut, jenis usaha koperasi sektor simpan pinjam terdapat sebanyak 71.933 unit yang terdiri dari 20.852 KSP/KSPPS ( 15,09%) dan 51.081 USP/USPPS (36,98%).
Koperasi telah berkontribusi kepada PDB Nasional sebanyak 5,1% dan UMKM yang berkontribusi terhadap PDB Nasional yaitu 57,6%. Sementara untuk rincian Usaha Mikro 30,3%, Usaha Kecil 12,8%, dan Usaha Menengah 14,5%, dengan penyediaan lapangan kerja sebesar 136,18 juta orang atau 97%. “Untuk itu forum ini diharapkan dapat memperkuat peran KSP/USP koperasi dan KSPPS/USPPS koperasi, serta lembaga pendukung pembiayaan KUMKM lainnya,” ujarnya.
Yuana mengakui bahwa dalam penerapaan yang dilakukan tentu tidak mudah bahkan sangat kompleks kendalanya, karena banyaknya binaan koperasi dan UMKM yang tersebar di pelosok Indonesia. Sehingga dibutuhkannya koordinasi serta kerja sama antara Kemenkop dan UKM dengan Pemda, khususnya dengan dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di daerah.
Kemenkop mempunyai beberapa program strategis di bidang pembiayaan untuk meningkaykan akses KUMKM ke lembaga keuangan formal baik bank dan nonbank. Yuana menjelaskan program yang ada yaitu bantuan pemerintah berupa permodalan bagi wirausaha pemula (WP) dan usaha mikro. Hal itu telah terealisasi sejak tahun 2011-2018 kepada 20.382 WP dengan anggaran Rp246,76 miliar.
Selanjutnya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi bunga dari APBN sebesar 7%, dilaksanakan sejak tahun 2015-2018 dengan realisasi kumulatif Rp324,22 triliun dan jumlah debitur sebanyak 13.893.262 orang.
Sementara untuk realisasi pembiayaan Ultra Mikro (UMi) melalui 34 KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi (per 20 Agustus 2019) sebesar Rp704,84 miliar yang disalurkan kepada 223.361 anggota. “Pembiayaan UMi bersumber dari PIP/BLU di bawah Kementerian Keuangan RI”, tukas Yuana.
Lebih dari itu, kata Yuana, sudah berkoordinasi dan sinergi dalam pengembangan lembaga pendukung pembiayaan KUMKM, antara lain meliputi realisasi PPKD di 18 Provinsi, dan BLUD di 19 wilayah (3 provinsi dan 19 Kabupaten/Kota). “Ada juga pendampingan usaha mikro dan kecil untuk akses pembiayaan pasca mendapatkan Sertifikat Hak Atas Tanah atau SHAT”, kata Yuana.
