Jakarta, MNEWS.co.id – Koperasi adalah roda penggerak ekonomi negara dan merupakan cara yang tepat untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Rahmad Handoyo dalam peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-71 yang digelar di Hall 9 ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, pada Kamis (12/7/18).
“Saya berharap, momentum peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) menjadi peringatan untuk seluruh elemen anak bangsa agar kembali mengingat gagasan besar Bung Hatta tentang koperasi,” kata Rahmad dalam rilis yang diterima MNEWS, Senin (16/7/2018).
Rahmad sebagai Ketua Pantia Harkopnas Expo 2018 menilai, koperasi merupakan wadah yang sesuai dengan karakter bangsa. “Karena itu koperasi harus terus ditumbuhkembangkan guna mencapai mencapai tujuan nasional sesuai pembukaan UUD 1945, mensejahterakan segenap anak bangsa,” katanya.
Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa hingga saat ini koperasi memang belum menjadi alat untuk mensejahterakan bangsa. Pasalnya, perkembangan masyarakat kita lebih ke arah kapitalistik.
“Kita harus mendorong agar koperasi benar-benar sebagai alat penggerak ekonomi negara,” tegas Rahmad.
Di samping itu, Rahmad melihat adanya perkembangan koperasi Indonesia yang cukup signifikan. Saat ini ada koperasi yang mampu menembus jajaran 300 koperasi besar dunia, di antaranya Koperasi Warga Semen Gresik.
Selain itu, ada pula koperasi yang memiliki aset Rp2,5 triliun dengan anggota 195 ribu orang, yaitu Koperasi Kredit CU Lantang Tipo di Sanggau, Kalimantan Barat. Bahkan ada koperasi yang memiliki anak usaha yang sukses melantai di pasar Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni Kospin Jasa Pekalongan.
Rahmad menambahkan, semestinya para pemangku kepentingan negara, khususnya yang membidangi ekonomi agar jangan alergi pada koperasi. “Koperasi harus benar-benar dibina agar menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional di luar badan usaha negara dan swasta,” imbuhnya.
Menurut Rahmad, justru kalau ada birokrat yang enggan atau tidak mau menjadikan koperasi sebagai alat pembangunan, maka birokrat itu dipertanyakan nasionalismenya. “Lha, kalau ada birokrat yang memandang koperasi sebelah mata, tentu birokrat tersebut perlu dievaluasi keberadaannya oleh pimpinan negara,” tandasnya.
