Garut, MNEWS.co.id – Kementerian Koperasi dan UKM memberikan bantuan berupa bahan pangan (sembako), pakaian, obat-obatan, hingga keperluan ibu dan anak, bagi korban bencana banjir bandang yang menerpa wilayah Garut Selatan. Ada empat kecamatan yang terkena dampak cukup parah yaitu, Cibalong, Pemeungpeuk, Cikelet, dan Cisompet.
“Saya ditugaskan Presiden RI untuk meninjau langsung dampak yang ditimbulkan bagi warga hingga proses penanganannya,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dari siaran pers Kemenkop UKM.
Teten mengapresiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atas respon cepat penanganan bencana, dari mulai awal bencana sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Presiden Joko Widodo menugaskan Kementerian PU, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk pemulihan ekologi yang ditimbulkan dari banjir bandang termasuk memperbaiki sarana infrastruktur yang rusak.
Teten berharap kewaspadaan masyarakat akan bencana harus terus ditingkatkan. Pasalnya, sekitar empat bulan ke depan baru memasuki puncak musim penghujan. “Saya minta kemandirian masyarakat harus terus dibangun, terutama dalam menghadapi setiap bencana alam,” ujar Teten.
Usai memberikan bantuan, MenkopUKM melakukan dialog dengan perwakilan koperasi yang ada di Garut Selatan. Diantaranya, Koperasi Karang Tumaritis (Cikelet), Koperasi Cahaya Bahari (Pamalayan), Koperasi Karya Mandiri (Cibolang), Koperasi Mutiara Sancang (Cibolang).
Dalam dialog tersebut, dua orang perwakilan koperasi memaparkan beberapa permasalahan yang menimpa koperasi di Garut Selatan. Terutama, pasca bencana banjir bandang yaitu banyak perahu nelayan (45%) yang rusak parah dan hilang terbawa banjir, berkurangnya permodalan koperasi, hingga banyak usaha mikro yang belum tersentuh program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Terkait perahu nelayan yang terdampak banjir, Teten meminta koperasi-koperasi tersebut untuk mengajukan proposal dana bergulir ke LPDB KUMKM.
Sementara menyangkut BPUM, Teten mengakui bahwa program tersebut dirancang dengan data yang ada. Yakni, BPUM akan disalurkan kepada sekitar 12 juta pelaku usaha mikro. “Namun, yang mendaftar mencapai 22 juta pelaku usaha mikro,” ungkap Teten.
Oleh karena itu, Teten meminta para pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia agar mendaftarkan usahanya ke kantor kecamatan atau dinas KUKM setempat. “Segala bentuk perijinan untuk UMKM sudah dipermudah. Dan itu sudah masuk dalam UU Cipta Kerja,” ungkapnya.
Ke depan, Teten akan menjadikan koperasi sebagai agregator bagi ekonomi rakyat. Dimana yang tadinya bisnis secara sendiri-sendiri, diarahkan untuk membentuk wadah koperasi agar tercapai skala keekonomian dari usahanya.
Kemenkop UKM juga tengah merancang pilot project Korporasi Koperasi bagi nelayan. Nelayan-nelayan kecil akan didorong untuk bergabung dengan koperasi, agar masuk ke skala ekonomi. Selain itu, koperasi nelayan juga didorong untuk mengembangkan industri pengolah ikan. Dengan begitu, produk dari nelayan ada Offtaker-nya.
