Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Ma'ruf Amin, memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12/19). (Foto: Akbar Nugroho Gumay)
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Ma'ruf Amin, memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12/19). (Foto: Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, MNEWS.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar ekosistem bisnis UMKM di Indonesia diperbaiki. Perbaikan tersebut akan dilakukan melalui enam program strategi yang segera diimplementasikan.

Jokowi meminta jajarannya untuk banyak melibatkan pelaku UMKM dalam mengisi rantai pasok di sejumah sektor seperti konstruksi, otomotif, hingga telekomunikasi. Menurutnya, produk UMKM yang sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan lebih jauh harus diberikan ruang yang lebih besar di sentra-sentra ekonomi di Tanah Air.

Ia kembali menyinggung soal area beristirahat di sekitar jalan-jalan tol yang juga harus dapat dijadikan sebagai etalase produk lokal dan unggulan daerah setempat. Jokowi tak ingin produk-produk lokal kita justru kalah bersaing dengan produk dari luar negeri oleh karena ketiadaan fasilitas dan ruang yang diberikan untuk mereka berkembang.

“Karena yang lalu-lalu kita lihat rest area itu pasti isinya kalau kopi (merek) ya kopi itu, kalau ayam ya ayam itu. Enggak usah saya sebutkan, saya kira Bapak dan Ibu tahu semua. Ini mulai harus digeser dengan produk-produk lokal. Ayam lokal (gerai makanan) banyak sekarang, kopi lokal yang bagus juga banyak sekarang ini,” ungkapnya.

Sementara dari sisi anggaran dan program untuk pemberdayaan UMKM, Jokowi memandang bahwa program tersebut masih terasa kurang maksimal untuk dapat menyentuh puluhan juta pelaku UMKM di Tanah Air.

Satu hal yang paling mendasar seperti disinggung oleh Jokowi, yaitu mengenai program-program tersebut tersebar di kurang lebih 18 kementerian dan lembaga. Akibatnya, sasaran program menjadi tidak fokus dan sulit menyasar para pelaku UMKM dengan baik.

Menurutnya, permasalahan yang dihadapi pemerintah terkait program-program tersebut bukanlah soal pembiayaan. Saat ini, pemerintah sudah cukup banyak mengalokasikan anggarannya untuk pemberdayaan dan peningkatan UMKM, salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat yang pada tahun 2020 mendatang memiliki total plafon sebesar Rp190 triliun dan akan terus meningkat tiap tahunnya. Selain KUR, pemerintah juga memiliki skema-skema pembiayaan lain yang jumlahnya juga cukup besar.

“Titik masalahnya bukan lagi soal pembiayaan. Tapi justru saya mendengar banyak keluhan dari mereka karena sulit penyalurannya. Padahal di sisi lain kita punya jutaan UMKM yang membutuhkan modal usaha untuk naik kelas. Jadi masalahnya ada di mana? Inilah yang harus kita cari,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here