MNEWS.co.id – Sebagai bagian dari upaya mengakselerasi Indonesia menjadi negara maju, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengajak kalangan mahasiswa untuk menjadi entrepreneur milenial.
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, untuk menjadi negara maju salah satu syaratnya yaitu rasio kewirausahaan minimal 4 persen dari total penduduk suatu negara.
Tingkat rasio kewirausahaan Indonesia saat ini masih tertinggal dibandingkan Malaysia, Singapura, Korea Selatan, dan lainnya yang sudah berada di atas 4 persen.
Teten mengatakan, saat ini generasi muda, khususnya lulusan perguruan tinggi, perlu menjadi seorang job creator, bukan lagi menjadi job seeker.
Untuk itu, pemerintah menargetkan di tahun 2024 mendatang rasio kewirausahaan nasional menjadi 3,95 persen dan penumbuhan wirausaha baru sebesar 4 persen.
“Kita ingin menyiapkan entrepreneur baru terutama dari kalangan terdidik salah satunya dari mahasiswa di kampus ITB. Kita ingin kampus menjadi inkubator, sehingga sejak mahasiswa sudah bisa dipersiapkan agar mereka punya rencana bisnis dan didampingi terus usahanya, sehingga begitu lulus sudah punya usaha,” tutur Teten Masduki, saat menyampaikan Kuliah Umum dengan tema Kebijakan Pemerintah Bagi Pengembangan Kewirausahaan Millenial di Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Senin (12/6/2023).
Teten mengatakan, pelaku UMKM khususnya dari kalangan terdidik harus mulai merintis usaha dengan berbasis potensi domestik dan berbasis teknologi. Dengan dua modal dasar ini akan menjadikan produk UMKM yang diciptakan lebih memiliki daya saing yang tinggi. Terlebih jika produknya berdasarkan hasil riset dan pengembangan.
“Kalau mau memulai bisnis semua harus berbasis digital mulai dari pencatatan hingga proses produksi, semua perlu didigitalisasikan karena dalam perkembangannya bukan lagi aset tapi rekam jejak digital usaha. Jadi semakin sehat akan semakin mudah mendapatkan modal usaha,” kata Teten.
Untuk mengakselerasi peningkatan rasio kewirausahaan ini, Teten menyatakan bahwa pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Dengan Perpres 2/2022 pemerintah berusaha memperbesar dukungan bagi para wirausaha muda.
Bentuk dukungan ini meliputi akses pasar dengan program pengadaan barang/jasa pemerintah dan BUMN, memfasilitasi lokasi usaha di area komersial pada infrastruktur publik, kemudahan akses pembiayaan, pendaftaran dan perizinan usaha secara online melalui OSS (Online Single Submission).
Selanjutnya pemerintah juga menyediakan program pendampingan dan pengembangan usaha melalui inkubasi bisnis, di mana salah satunya dengan melibatkan perguruan tinggi.
Selain itu disiapkan juga program insentif untuk mempercepat pengembangan kewirausahaan nasional, antara lain berupa keringanan dalam hal perpajakan dan subsidi bunga pinjaman pada kredit program pemerintah.
“Kita punya program Enterpreneur Hub dimana nanti kita akan koneksikan dengan market dan pembiayaan bagi mahasiswa yang ingin berusaha. Jadi sekarang ini untuk menjadi pengusaha ini kita permudah agar mereka tidak lagi menjadi pekerja informal lagi,” lanjut Teten.
Di tempat yang sama, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB Jaka Sembiring mengungkapkan bahwa ITB saat ini memiliki prodi khusus Kewirausahaan. Sebagai prodi yang terbilang baru diharapkan bisa turut membantu pencapaian target rasio kewirausahaan yang ditetapkan pemerintah.
“Pengembangan kewirausahaan akan terus kita lakukan demi kemajuan bangsa sebab kewirausahan menjadi kunci untuk memajukan perekonomian nasional terutama dalam penciptaan lapangan kerja,” kata Jaka.
Dia sepakat bahwa UMKM menjadi kunci utama bagi ketahanan perekonomian nasional. Pada saat krisis moneter 1998 UMKM menjadi penyelamat ekonomi nasional.
Untuk itu ITB memastikan akan fokus dalam membina dan mendampingi para mahasiswanya agar mulai berwirausaha dengan berbasis teknologi.
“Untuk itu pendidikan kewirausahaan menjadi sangat penting agar terus meningkatkan daya saing di tingkat global. Kita akan terus mendorong UMKM dan kewirausahaan yang kita dampingi harus melibatkan sains dan teknologi,” pungkas Jaka.
