Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, MNEWS.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terus mendapat bantuan permodalan. Berbagai program pun digelontorkan agar UMKM bisa lebih bergerak.

Airlangga menyebutkan, platform financial technology (fintech) juga terus menyalurkan pembiayaan ke pelaku usaha mikro dan kecil. “Fintech kasih pembiayaan lewat digital tahun lalu mencapai Rp 140 triliun, sebuah angka luar biasa, pada masa pandemi naik,” katanya.

Menurutnya, perbankan akan membantu fintech mendapat dana guna disalurkan ke UMKM. “Dari perbankan sudah siapkan, baik melalui BRI, BPD (Bank Pembangunan Daerah), maupun bank-bank lain,” ujar Airlangga.

Tidak hanya BLT UMKM, bantuan perlindungan sosial lainnya untuk masyarakat juga diperpanjang seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dana desa, hingga bantuan sosial (bansos) tunai lainnya. Hal itu dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan membantu UMKM agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung.

Selain itu, insentif pajak juga ikut diperpanjang sampai 2021 mulai dari pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk badan/instansi pemerintah dan rumah sakit, pembebasan impor atau perolehan barang kena pajak, dan percepatan pengembalian atau restitusi PPN.

“Kalau 2020 kemarin persiapannya Rp 120 triliun tapi tidak terpakai semua sehingga tentu tahun ini kita berikan Rp 20,26 triliun. Jadi ada dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah Rp 3,1 triliun, pembahasan PPH impor Rp 12 triliun, kemudian pengembalian atau restitusi PPN sebesar Rp 5,3 triliun,” ungkapnya.

Presiden Joko Widodo, sambungnya, mengarahkan supaya UMKM tetap mendapat bantuan permodalan. “Ini lagi kami siapkan dengan Bu Menteri Keuangan,” kata dia.

Beragam program bantuan sosial lainnya, ujar Airlangga, akan tetap berjalan. Dengan begitu bisa menjaga daya beli masyarakat.

“Pada 2021, diharapkan kegiatan perekonomian mulai ada perbaikan atau recovery. Maka program (yang digelontorkan) sifatnya pemulihan ekonomi,” jelasnya.