Jakarta, MNEWS.co.id – Pemerintah menyediakan anggaran ratusan triliun untuk memulihkan perekonomian yang terdampak Corona. Anggaran tersebut termasuk di dalamnya untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap ‘menu’ komplit dari pemerintah agar UMKM bangkit kembali.
Dalam rangka pemulihan ekonomi pemerintah menganggarkan Rp123,46 triliun untuk UMKM. Salah satunya berbentuk penjaminan modal kerja dari pemerintah.
“Yang hari ini adalah untuk penjaminan kredit modal kerja. Pemerintah memberikan Rp 5 triliun sehingga UMKM yang meminjam sampai Rp 10 miliar, dia premi untuk penjaminan kredit macetnya dibayar pemerintah, dijamin Askrindo Jamkrindo. Jamkrindo Askrindo diberi PMN Rp 6 triliun sehingga mereka memiliki kemampuan modal untuk meng-cover risiko tersebut,” kata Sri dalam acara peluncuran penjaminan kredit modal kerja UMKM, Selasa (7/7/20).
UMKM juga diberikan kesempatan untuk restrukturisasi kreditnya dengan tidak membayar cicilan selama 6 bulan dari sisi pokoknya. Kemudian, bunga UMKM disubsidi pemerintah.
Dan sesudah restructuring dan bunganya dibantu pemerintah diberikan kredit modal kerja baru yang dijamin pemerintah, preminya dibayar pemerintah Rp5 triliun dan dijamin BUMN Jamkrindo Askrindo.
Pemerintah juga menyediakan Rp2,4 triliun untuk menanggung pajak UMKM, selain itu juga meletakkan uangnya sebesar Rp30 triliun di bank BUMN. Dengan begitu, diharapkan bank juga menyediakan pinjaman dengan bunga murah.
“Supaya dana murah yang dari pemerintah dengan suku bunga sekitar 80% dari repo 3,3% itu bisa di-blend dengan dana perbankan untuk memberikan kredit modal kerja dengan bunga relatif murah,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar stimulus dan belanja segera diproses cepat. Belanja itu diproses dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertele-tele.
“Sekali lagi presiden memerintahkan kami untuk semua memproses dengan cepat, tepat sesuai aturan yang ada, jangan bertele-tele sehingga semua stimulus dan APBN dapat segera turun dan dimanfaatkan sesuai ketentuan yang belaku,” ujarnya.
Luhut mengatakan ketentuan itu bukan dalam konteks kondisi normal, namun dalam keadaan krisis. Pemerintah menyediakan sejumlah stimulus untuk membantu dunia usaha yang terkena dampak Corona. Ia mengatakan, stimulus itu disusun dengan hati-hati dan tata kelola yang baik. Luhut menambahkan saat ini situasi krisis sehingga dibutuhkan realisasi belanja yang cepat dan tepat.
“Pemerintah menyusun berbagai stimulus untuk membantu sektor usaha ini dengan hati-hati, mempertimbangkan governance-nya yang ada. Namun juga menyadari bahwa ini situasi krisis yang membutuhkan realisasi belanja yang cepat dan tepat,” ungkapnya.
