Ilustrasi Hasil Karya Mebel. (Foto: Unsplash/Toa Heftiba)
Ilustrasi Hasil Karya Mebel. (Foto: Unsplash/Toa Heftiba)

Jakarta, MNEWS.co.id – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) bersama Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyepakati beberapa upaya menggenjot ekspor furniture dan kerajinan. Diharapkan ekspor keduanya bisa tumbuh dua kali lipat.

Ketua Umum HIMKI Soenoto mengatakan, pihaknya sangat mendukung keinginan pemerintah melipatduakan nilai ekspor furniture dan kerajinan. Karena kedua sektor tersebut memberikan peluang yang terbuka lebar namun harus ada upaya untuk mencapainya

Soenoto menjelaskan, sebagian besar anggota HIMKI atau sekitar 80 persen merupakan pelaku UKM ekspor. Pada 2019 lalu, lanjutnya, ekspor furniture dan kerajinan mencapai 2,5 miliar dolar AS. Sehingga ada 10 rekomendasi yang diusulkan HIMKI agar ekspor furniture dan kerajinan ini bisa naik dua kali lipat.

Oleh karena itu, HIMKI mendukung rencana pemerintah agar lebih mengaktifkan Badan Penyangga Rotan dan Kayu yang sebenarnya sudah ada. Selain itu, HIMKI mengusulkan regulasi kewajiban menanam kayu perkakas bagi HPH.

“Soal regulasi SVLK (sistem verifikasi legalitas kayu) juga diusulkan berlaku di hulu saja. Kalau sekarang kan di hilir juga diwajibkan,” kata Soenoto.

Kedua, ujar dia, bantuan atau subsidi peremajaan alat dan teknologi produksi diharapkan bisa menopang akselerasi dan efisiensi proses produksi. Ketiga, inovasi dan pengembangan desain atau design center dan perlindungan desain harus melalui Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Keempat, perlu kebijakan suku bunga pinjaman yang wajar sehingga bisa menjadi salah satu dasar supaya memiliki daya saing. “Suku bunga perbankan yang sampai ke kita masih 12,6 persen, jauh lebih besar dibanding pesaing kita seperti Vietnam yang 8,7 persen atau China yang cuma 5,6 persen,” jelasnya.

Kelima, penegakan hukum atas ilegal logging yang mengganggu stabilitas pasokan bahan baku. Keenam, pengurangan tarif pajak. Ketujuh, pengembangan kluster modern yang terintegrasi terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai pusat industri furniture dan kerajinan.

Kedelapan, regulasi dan sistem pengupahan yang lebih berkeadilan sehingga mendukung keberlangsungan industri furniture dan kerajinan. Lalu kesembilan, pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM. Serta kesepuluh, promosi dan pemasaran serta penetrasi pasar sebagai upaya mengenalkan produk dan meningkatkan citra produk Indonesia.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM Veronica br Simanungkalit menambahkan, Kementerian mendukung berbagai upaya yang dilakukan HIMKI. Sekaligus akan menyiapkan kebijakan agar target ekspor furniture dan kerajinan ini bisa naik dua kali lipat.

Berbagai soal seperti masalah Badan Penyangga Rotan dan Kayu, lanjut dia, akan diselesaikan. Kemenkop nantinya berkoordinasi dengan Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait bagaimana agar bahan baku yang umumnya dari Sulawesi dan Kalimantan ini bisa lancar dikirim ke pusat-pusat industri furniture di pulau Jawa.