Garut, MNEWS.co.id – Pemerintah saat ini tengah menggenjot sektor pariwisata melalui beberapa program, di antaranya target 20 juta wisman dan dibentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tentunya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa turut andil berkecimpung dalam pesatnya pertumbuhan pariwisata.
Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan, bila suatu daerah intens mengembangkan potensi pariwisata yang dimilikinya, maka otomatis produk hasil koperasi dan UMKM akan turut maju dan berkembang.
“Karena, sektor pariwisata merupakan akarnya dalam pengembangan koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia,” tandas Puspayoga saat membuka acara Pekan Raya Kabupaten Garut 2019, Kamis (20/2/2019), dilansir dari siaran pers Kementerian Koperasi dan UKM.
Di acara yang dihadiri Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM Prof Rully Indrawan, Bupati Garut Rudy Gunawan, serta ratusan KUMKM peserta pekan raya, Puspayoga mengapresiasi Pemkab Garut yang giat membangun potensi sektor pariwisata di daerahnya.
“Tanpa membangun sektor pariwisata, kita akan lelah mendorong kemajuan koperasi dan UMKM. Dengan adanya destinasi wisata di daerah, maka langkah kita membangun dan mengembangkan produk KUMKM akan terasa lebih ringan,” kata Puspayoga.
Foto: Kemenkop UKM.
Ia menyebutkan bahwa Garut memiliki potensi wisata yang bisa dikembangkan ke depannya. Selain banyak memiliki destinasi wisata alam dan kerajinan khas, Garut juga memiliki sektor pertanian seperti kebun Durian yang cita rasanya khas tak dimiliki daerah lain.
“Potensi Durian khas Garut ini bisa dikembangkan untuk dijadikan destinasi wisata. Selain wisatanya, bibit Duriannya juga bisa dikembangkan,” pungkasnya.
Potensi Wisata Garut Bisa Jadi Andalan
Menkop Puspayoga meyakini potensi wisata Garut bisa berkembang dan maju menjadi destinasi andalan, khususnya untuk wilayah Jawa Barat. “Masyarakat Garut itu ramah dan murah senyum. Senyum dari masyarakat itu modal utama berhasil tidaknya membangun sebuah destinasi wisata,” kata Puspayoga.
Selain itu, Ia juga meminta kesiapan masyarakat Garut untuk menerima perubahan yang diakibatkan berkembangnya destinasi wisata di daerahnya. “Yang utama adalah kesiapan masyarakatnya. Dengan uang kita bisa membangun jalan, infrastruktur, hotel dan sebagainya. Namun, tanpa kesiapan masyarakatnya, itu semua menjadi tak ada arti,” jelasnya.
Bila pariwisata berkembang, lanjut Puspayoga, para pelaku UKM di bidang kuliner pun dijamin akan turut meningkat. “Garut harus mampu menampilkan kuliner khas daerah. Apalagi, makanan khas tersebut bisa juga terpaparkan secara filosofis dan historisnya. Dengan membangun koperasi dan UKM, itu sama saja dengan melakukan pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat,” imbuhnya lagi.
Untuk itu, Puspayoga berharap para pelaku koperasi dan UMKM di Garut mampu memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) yang kini bersuku bunga hanya 7%, untuk lebih meningkatkan usahanya. “Banyak program pemerintah lainnya yang tujuannya untuk membangun koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. Bahkan, pajak UKM pun kini sudah menjadi 0,5% saja,” tegas Puspayoga.
Foto: Kemenkop UKM.
UMKM Harus Naik Kelas
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, program pemberdayaan KUMKM yang telah djalankannya memiliki tujuan agar pelaku KUMKM bisa naik kelas.
“Saya berharap pelaku usaha mikro bisa naik kelas menjadi kecil, kecil menjadi menengah, dan menengah menjadi besar. Sudah menjadi kewajiban Pemda untuk mewujudkan hal tersebut,” pungkas Rudy.
Meski begitu, Ia mengakui, untuk mewujudkan itu juga perlu sinergitas program dan anggaran dengan seluruh stakeholders termasuk pemerintah pusat. “Garut memiliki 51 ribu lebih UKM. Kita juga memiliki Lembaga Keuangan Mikro atau LKM milik Pemda. Namun, itu semua masih terasa kurang. Oleh karena itu, kehadiran KUR sangat membantu peningkatan kinerja KUMKM di Garut. Sudah ratusan miliar rupiah dari KUR yang dinikmati UKM di Garut. NPL KUR di Garut juga terbilang rendah. Itu bukti bahwa UKM Garut penuh komitmen mengembalikan KUR,” imbuhnya.
Sementara terkait koperasi, Rudy mengatakan, dari sekitar 1500 koperasi yang ada di wilayahnya, mayoritas merupakan koperasi yang aktif. “Yang tidak aktif akan terus kita bina agar sesuai dengan kaidah koperasi yang baik dan berkualitas. Yang tidak bisa dibina lagi, maka koperasi itu akan dibubarkan,” tutup Rudy.
