Ilustrasi Neraca Perdagangan. Foto: Google Images.
Ilustrasi Neraca Perdagangan. Foto: Google Images.

Jakarta, MNEWS.co.id – Melemahnya Rupiah yang sempat mengkhawatirkan akhir-akhir ini menjadi kritik serius bagi pemerintah, khususnya terkait aspek ekonomi berupa ekspor-impor. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Hubungan Internasional dan Investasi, Shinta Kamdani mendorong pemerintah untuk terus membuka jalur perdagangan ke destinasi nontradisional. Hal ini dilakukan guna meningkatkan ekspor Indonesia dan memperbaiki neraca perdagangan.

Setelah sebelumnya Indonesia telah menyepakati perjanjian perdagangan bilateral dengan Australia dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA), Shinta berpendapat, kerja sama perdagangan yang perlu disasar selanjutnya adalah dengan Uni Eropa.

“Setelah IA-CEPA, saat ini kita sedang ada negosiasi dengan beberapa negara. Tapi yang terutama itu adalah dengan Uni Eropa,” kata Shinta sebagaimana dilansir dari Republika.co.id, Minggu (9/9/18).

Shinta mengatakan, kerja sama perdagangan dengan Uni Eropa dapat membantu industri tekstil di Indonesia. Dia mengatakan, produsen membutuhkan perjanjian perdagangan agar produk tekstil Indonesia lebih kompetitif.

Hal ini utamanya karena Vietnam sudah lebih dulu mengantongi perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa. Selain Eropa, kata Shinta, Indonesia juga dapat menyasar negara-negara Afrika, Timur Tengah, dan juga Asia Selatan.

Lebih lanjut menurut Shinta, hal yang perlu dicermati dalam mendorong ekspor adalah menciptakan produk yang memiliki daya saing. Dia mengatakan, produk yang dimiliki Indonesia tentu akan disandingkan dengan produk-produk negara lain.

Oleh karena itu, menurut Shinta, kerja sama perdagangan dapat membantu meningkatkan daya saing produk Indonesia. Selain itu, kata Shinta, pengusaha juga berharap pada pemerintah untuk mendapat bantuan dalam mencari akses pasar.

“Dengan pembukaan pasar dan mencari pembeli baru, produk-produk Indonesia bisa berkembang,” katanya.

Kemudian, pemerintah juga perlu mencermati akses pembiayaan. Hal ini terutama untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Shinta mengatakan, pengusaha kecil membutuhkan akses permodalan sehingga bisa menjadi eksportir yang unggul.

Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan pendampingan terkait pembangunan kapasitas. “Pelaku usaha Indonesia harus berkembang dengan packaging, branding, dan kualitas produksi yang konsisten,” tutupnya.

Sumber: Republika