Jakarta, MNEWS.co.id – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) menggelar diskusi dengan perwakilan pengurus Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) serta Paguyuban Pedagang Warung Tegal dan Kaki Lima se-Jakarta dan sekitarnya (Pandawakarta).
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya memaparkan bahwa warteg merupakan salah satu usaha rakyat yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Data menjadi langkah pertama yang penting untuk mengukur kebutuhan pelaku usaha makanan tersebut.
“Jika data yang dibutuhkan terkait dengan jumlah warteg yang terdampak bisa dikumpulkan dengan cepat dan tepat, maka proses pemberian bantuan akan cepat disalurkan,” ujar Eddy.
Puji Hartoyo selaku perwakilan dari Pandawakarta menyebutkan, pendataan pelaku usaha penting, mengingat bahwa tidak semua pelaku usaha khususnya warteg memiliki kapasitas dan pendapatan yang sama. “Tidak semua warteg atau pedagang kaki lima punya pendapatan dan kapasitas yang sama sehingga perlu didata,” kata Puji.
Sementara itu, Ketua Kowantara yakni Mukroni menambahkan di tengah pandemi ini banyak dari pelaku usaha warteg memilih kembali ke kampung halaman. Hal tersebut lantaran pendapatan yang terus menurun sejak pandemi.
Ia mengklarifikasi terkait informasi yang beredar bahwa ada 20.000 warteg gulung tikar. Angka tersebut menurut Mukroni tidak tepat. Oleh karenanya pendataan dirasa diperlukan bagi pelaku usaha warteg.
“Kurang dari separuh pedagang warteg memilih untuk pulang kampung karena pendapatannya terus menurun karena permintaan yang terbatas. Mereka rata-rata dari Tegal dan Brebes,” ungkapnya.
Meskipun demikian, para pelaku usaha warteg berharap pemerintah bisa turun tangan untuk mendata seluruh pelaku usaha warteg agar mendapatkan gambaran utuh kondisi sebenarnya.
Untuk mendata sebaran dan status warteg, KemenkopUKM menggandeng penyedia platform digital antara lain Wahyoo. CEO Wahyoo, Peter Shearer mengatakan, pihaknya selama ini membantu para pelaku usaha warung makan untuk bertransformasi ke ranah digital, meningkatkan standar protokol kesehatan, hingga membantu akses permodalan usaha.
“Bahkan, kita dorong mereka untuk bisa masuk ke platform seperti Gofood dan Grabfood, sampai di tahap kita berikan juga pelatihan serta strateginya,” kata Peter.
Selain pendataan, KemenkopUKM juga mendorong kolaborasi seluruh stakeholder usaha warung makan dan kaki lima. Misalnya peningkatan kemampuan SDM dan pemberdayaan pelaku usaha dapat difasilitasi lewat program bapak asuh yang melibatkan BUMN dan swasta atau menghubungkan dengan akses pasar dalam program sosial mobilisasi makan gratis yang dibiayai pemerintah dan swasta.
