Tangerang, MNEWS.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus melakukan pendataan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan bantuan modal kerja sebagai dampak pandemi virus Covid-19.
Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya tengah mendorong masyarakat yang kesulitan pekerjaan untuk membuka usaha kecil, mikro, dan menengah.
“Pemkot Tangerang ingin masyarakat berinovasi untuk membuka usaha kecil, nanti kita akan kucurkan dana untuk modal,” katanya.
Pemkot Tangerang akan mengucurkan dana untuk pelaku UMKM sekitar Rp. 500.000 hingga Rp.1 juta. Dana tersebut, harus digunakan sebagai modal untuk membuka usaha.
Adapun kriteria yang akan mendapatkan kucuran dana tersebut, yakni dalam satu keluarga tersebut, benar-benar tidak ada mata pencaharian. Sehingga, tidak ada anggota keluarga satupun yang berpenghasilan untuk memenuhi nafkah.
Lalu uang bantuan dari Pemkot, akan digunakan untuk warga tersebut memulai usahanya. Misalnya berdagang kuliner, berkerajinantangan, hingga memulai start-up. Calon penerima bantuan tersebut juga diharuskan mengajukan usulan usahanya.
“Jadi uangnya benar-benar untuk modal usaha. Kuota penerimanya itu sekitar 10 ribu warga, datanya sudah ada di aplikasi ‘Si Data’,” tambah Arief.
Langkah ini diharapkan bisa memutar perekonomian di wilayahnya. Sehingga, bisa meminimalisir dampak ekonomi rumah tangga warganya. “Mudah-mudahan bisa kembali meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di Kota Tangerang,” pungkasnya.
Kepala Dinas Disperindagkop UKM Kota Tangerang, Teddy Bayu Putra menambahkan, bantuan modal yang akan diberikan kepada pelaku UMKM merupakan upaya untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Pihaknya akan menjaring sebanyak-banyaknya pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.
“Dana yang akan diberikan tersebut berasal dari pemerintah pusat. Selain itu, terdapat alokasi anggaran dari Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang. Nanti kita atur alokasinya ke tiga sumber dana tersebut,” kata Teddy.
Teddy menambahkan, pihaknya masih belum mengetahui kapan anggaran tersebut dapat dicairkan. Pasalnya, pemerintah pusat dan provinsi masih menunggu data yang telah dirampungkan masing-masing daerah.
