Jakarta, MNEWS.co.id – Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menjadi pendorong dan penggerak perekonomian, khususnya perekonomian kerakyatan yang berbasis industri usaha kreatif. Namun, sangat disayangkan, sebagian besar penyaluran KUR masih mendominasi sektor ritel.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi penyaluran KUR di Provinsi Banten hampir mencapai target. Namun dirinya berharap penyaluran KUR di sektor produksi seperti pertanian, perkebunan dan perikanan dapat menjadi prioritas ke depannya.
“Saya pikir ini merupakan sebuah capaian yang patut diapresiasi, khususnya untuk Provinsi Banten. Meskipun kalau kita lihat sebaran penyaluran kredit ini masih didominasi sektor ritel. Padahal ada banyak sektor penggerak ekonomi lainnya,” ungkap Marwan di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR ke Kota Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (30/11/2018).
Menurutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sektor perbankan harus memetakan kembali segmentasi penyaluran KUR sehingga sebarannya juga merata dan tepat sasaran. Dengan begitu, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat menjadi penopang peningkatan ekonomi nasional.
“Padahal KUR diberikan subsidi bunganya sampai 7 persen bertujuan untuk menggerakkan seluruh sektor bukan hanya sektor ritel. Nah, kita harapkan di tahun 2019 nanti itulah yang menjadi prioritas,” imbuh legislator Partai Demokrat dan dapil Lampung itu.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Andi Achmad Dara. Ia mengatakan, jika dilihat dari kebutuhan riil Banten, sektor pertanian dan perkebunan sangat membutuhkan akses KUR. Karena Banten berdekatan dengan ibu kota Jakarta, ia mengaku khawatir penggunaan KUR ini lebih besar terhadap penggunaan konsumtif daripada produktif.
“Padahal, jika melihat kondisi lapangan di daerah-daerah kabupaten itu lebih membutuhkan akses permodalan di sektor pertanian, khususnya jasa pasca panen,” tandas legislator Partai Golkar dan dapil Banten III ini.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, penyaluran KUR hingga Agustus 2018, tersebar pada 5 sektor usaha yaitu sektor usaha perdagangan sebesar 57,2 persen, sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan sebesar 21,6 persen. Sedangkan sektor jasa sebanyak 13 persen, sektor industri pengolahan sebesar 6,7 persen dan sektor perikanan sebanyak 1,5 persen.
Sumber: DPR
